Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo
TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang yang mulai mengancam produksi padi di wilayah tersebut.
Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi sumber air, pompanisasi, pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), perbaikan jaringan irigasi, hingga pengaturan pola tanam.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, mengatakan langkah mitigasi diperlukan karena kemarau diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Kondisi tersebut terutama berdampak pada wilayah dengan keterbatasan sumber air dan lahan tadah hujan.
"Melalui APBD 2026 kita salurkan bantuan pembangunan irigasi tersier empat unit dan sumur dalam tiga unit. Dari Kementerian Pertanian juga mengalokasikan 73 unit Irigasi Perpompaan di Boyolali tahun ini," jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan air, Pemkab Boyolali juga mengatur pola tanam untuk menekan dampak kekeringan. Strategi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam.
"Ketersediaan air irigasi semakin berkurang saat kemarau. Karena itu, kami menetapkan strategi melalui Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tanam dan Tata Tanam," ujarnya.
Suyanta mengatakan, petani diminta memperhatikan ketepatan pola tanam, pemilihan benih, cara tanam, sarana produksi, dan waktu tanam. Hal tersebut dilakukan agar penggunaan air untuk pertanian lebih efisien.
"Strateginya memilih pola tanam yang tepat agar air cukup. Kemudian tepat pemilihan benih, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu tanam. Rencana tanam juga harus memperhatikan kecocokan tanah dan ketersediaan air," kata Suyanta.
Bagi petani yang lahannya tidak memungkinkan ditanami padi pada musim tanam II dan III, Pemkab Boyolali mendorong diversifikasi tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi kering.
Komoditas seperti jagung dan palawija dinilai lebih sesuai untuk lahan dengan keterbatasan air. Sementara petani yang tetap menanam padi disarankan memilih varietas berumur genjah atau yang memiliki toleransi terhadap kekeringan.
Langkah tersebut dilakukan di tengah potensi penurunan produksi padi Boyolali. Pemkab Boyolali memperkirakan produksi padi pada periode Mei–Agustus 2026 mencapai 84.107 ton Gabah Kering Giling (GKG), turun 3,15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 86.649 ton GKG.
Menurut Suyanta, penurunan produksi salah satunya dipicu menyusutnya luas panen. Pada periode Mei–Juli 2026, luas panen berkurang sekitar 203 hektare yang tersebar di Kecamatan Boyolali, Teras, Banyudono, Sambi, Simo, Karanggede, Andong, Wonosegoro, dan Wonosamodro.
Baca juga: Karya Unik Petani Sambut HUT ke-222 Klaten, 10 Hari Ubah Lahan Pertanian Jadi Kanvas Raksasa
Selain kekeringan, produksi padi juga terpengaruh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama tikus dan wereng batang coklat.
Di sisi lain, Pemkab Boyolali juga berupaya menjaga harga gabah di tengah potensi penurunan produksi. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
"Pemantauan harga gabah dan beras terus dilakukan agar ketika produksi menurun, petani tetap mendapatkan harga yang layak dan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga wajar," katanya.
Suyanta menambahkan, program antisipasi kemarau juga mencakup penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta Asuransi Usaha Tani Padi.
"Programnya fokus pada pompanisasi, penerapan pola tanam, penyaluran bantuan alsintan, serta Asuransi Usaha Tani Padi," tuturnya. (*)
