TRIBUNMANADO - Nama Jogugu Abo' Abraham Patra Mokoginta adalah salah satu bagian penting dalam sejarah Kerajaan Bolaang Mongondow.
Ia menjabat sebagai Jogugu atau Perdana Menteri Kerajaan Bolaang Mongondow pada 1911 hingga 1928, menggantikan Jugugu Abo Pusung Abraham Sugeha, di masa pemerintahan mertuanya, Raja Datu Kornelis Manoppo.
Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow, Jogugu merupakan sebutan untuk Perdana Menteri.
Sementara Abo merupakan gelar bangsawan Bolaang Mongondow.
A.P. Mokoginta lahir di Bolaang pada 15 Mei 1885.
Ia meninggal dunia pada 14 April 1943 dan dimakamkan di Kotobangon, Kota Kotamobagu.
Ia merupakan putra pasangan Bua Dabo Sugeha dan Abo Mundung Mokoginta.
Meski berasal dari kalangan bangsawan dan menduduki jabatan penting di kerajaan, A.P. Mokoginta dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat.
Sejarawan Murdiono Prasetio A. Mokoginta mengatakan, kedekatan tersebut bukan hanya terbentuk ketika ia menjabat sebagai Jogugu, tetapi telah terlihat sejak masa mudanya.
Menurut Murdiono saat dihubungi Tribun Manado melalui WhatsApp, Rabu (12/8/2026), A.P. Mokoginta dikenal pandai bergaul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Karakter tersebut membuatnya sangat dicintai masyarakat Bolaang Mongondow.
Kiprah dan jasa A.P. Mokoginta di tanah Mongondow pun dinilai cukup besar.
Ia disebut sebagai bangsawan progresif yang memiliki simpati terhadap gerakan nasionalis Indonesia.
Sikap tersebut membuat hubungan A.P. Mokoginta dengan Pemerintah Kolonial Belanda menjadi rumit.
“Di zaman dia jadi Jogugu, pihak kolonial tidak leluasa. Karena selain sebagai orang kedua di Kerajaan, istrinya, yakni Bua' Ba'ai Ampe Manoppo adalah anak kandung Raja Bolmong, Datu Cornelis Manoppo,” ujar Murdiono, yang juga penulis buku Perlawanan Rakyat di Pedalaman Mongondow Tahun 1902.
Pada masa kepemimpinannya sebagai Jogugu, berbagai terobosan dan pembangunan dilakukan dan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat Kerajaan Bolaang Mongondow.
Peran tersebut semakin mengukuhkan posisi A.P. Mokoginta di hati rakyat.
Namun, popularitas dan pengaruhnya justru menjadi perhatian Pemerintah Kolonial Belanda.
Terlebih, A.P. Mokoginta disebut sebagai salah satu calon kuat penerus Raja Bolaang Mongondow.
Pemerintah kolonial kemudian berupaya menjauhkannya dari masyarakat dan lingkungan kerajaan.
Menurut Murdiono, A.P. Mokoginta pada 1926 dipindahkan ke Pulau Jawa dengan alasan menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan.
“Dia dipindahkan pihak kolonial ke Pulau Jawa dengan alasan tugas sebagai pejabat di sana. Padahal memang sengaja dijauhkan dari rakyat,” ungkapnya.
Budayawan sekaligus pegiat sejarah Bolaang Mongondow, Sumitro Tegela, menyebut pemindahan A.P. Mokoginta ke Jawa menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.
Setibanya di Jawa pada 1926, A.P. Mokoginta menempuh pendidikan di sekolah pemerintahan menengah atau Bestuurschool di Jakarta.
Setelah itu, ia diangkat sebagai jaksa tinggi pada Department van Justitie atau Departemen Kehakiman Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta.
“Dari pengalaman inilah A.P. Mokoginta mulai mengikuti aliran Politik Jong Java,” terang Sumitro kepada Tribun Manado.
Hal yang membuat dirinya semakin bersemangat dalam mendukung gerakan nasionalis Indonesia.
A.P. Mokoginta kemudian tinggal cukup lama di Jakarta.
Ketiga anaknya pun tumbuh besar dan menempuh pendidikan di ibu kota.
Ketiga anaknya kelak turut berada di tengah berbagai peristiwa penting pada masa pergerakan nasional hingga periode revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Dua nama yang cukup dikenal dalam literatur sejadah Republik Indonesia adalah Abo' Ahmad Yunus Mokoginta dan Bua' Hadidjah Lena Mokoginta.
Ahmad Yunus Mokoginta kelak dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia pernah menjadi Komandan Hijrah Pasukan Siliwangi, yang dikenal sebagai salah satu pasukan inti Republik Indonesia dalam masa revolusi fisik. Pasukan yang paling tangguh, paling loyal serta paling disiplin.
Abo Nus, demikian ia dikenal, juga disebut sebagai salah satu peletak dasar pendidikan dan doktrin TNI.
Sementara itu, adiknya, Hadidjah Lena Mokoginta, menikah dengan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kapolri pertama Republik Indonesia.
Lena Mokoginta juga dikenal sebagai pendiri Bhayangkari, organisasi persatuan istri anggota Polri.
Tak hanya itu, ia aktif dalam organisasi pergerakan dan termasuk salah satu tokoh perempuan yang menghadiri Kongres Pemuda II pada 1928, forum yang kemudian melahirkan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.
