TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan di daerah.
Program tersebut dinilai dapat membantu kepala daerah menangani persoalan stunting, kemiskinan, hingga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Gizi Nasional (BGN), dan pemerintah daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito mengatakan, kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja yang perlu dicapai.
Karena itu, keberadaan MBG yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi target tersebut tanpa harus mengandalkan APBD.
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, para kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Menurutnya, MBG memiliki keterkaitan dengan upaya penanganan berbagai persoalan pembangunan daerah.
Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan stunting.
Di sisi lain, intervensi melalui MBG juga dinilai dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok sasaran, sehingga berpotensi mendukung upaya pengurangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPM.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah tidak melihat MBG semata-mata sebagai program pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan Pemda agar pelaksanaan program di masing-masing daerah dapat berjalan optimal.
Keterlibatan tersebut, kata Tito, juga telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Selain berdampak terhadap sektor kesehatan dan pembangunan manusia, Tito menilai MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Program tersebut dapat menciptakan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan yang diproduksi masyarakat setempat.
Rantai pasok MBG, lanjutnya, dapat melibatkan petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha lainnya.
Dengan demikian, program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tito juga menyoroti potensi MBG dalam membantu pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya, penyerapan komoditas pangan oleh Badan Gizi Nasional melalui pelaksanaan program dapat membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG melalui pemanfaatan data kependudukan. Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung oleh Tito dan Kepala BGN Sudaryono. Kerja sama Dukcapil dan BGN diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG melalui ketersediaan data penerima manfaat yang lebih akurat.
Tito mengatakan, pemanfaatan data kependudukan memungkinkan pelaksanaan program tidak hanya dilihat dari sisi kuantitatif berupa jumlah penerima, tetapi juga secara kualitatif dengan mengetahui identitas penerima manfaat.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” jelas Tito.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, BGN, dan Pemda, Tito berharap pelaksanaan MBG dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian di daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.
Dari BGN hadir Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta jajaran pejabat terkait. Kegiatan tersebut juga diikuti seluruh pejabat pemerintah daerah secara virtual.
