Jakarta (ANTARA) - RMIT University Australia bersama BINUS University membantu Indonesia menerapkan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
RMIT Director Indonesia Tantia Dian Permata Indah dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis mengatakan pengadaan perlu dinilai sebagai instrumen strategis dalam mendorong transisi keberlanjutan Indonesia.
Menurutnya, ketika belanja pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, fungsi pengadaan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar.
"Keberlanjutan menjadi nyata melalui keputusan sehari-hari: apa yang dibeli organisasi, dengan siapa mereka bekerja, standar apa yang harus dipenuhi vendor, dan bagaimana kinerjanya diukur," ujarnya.
Untuk itu, RMIT ingin membantu lembaga-lembaga di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab agar keputusan tersebut lebih transparan dan berkelanjutan.
Menurut RMIT, pemanfaatan AI dapat membantu mempercepat proses evaluasi dan analisis data keberlanjutan. Namun, teknologi tersebut tetap membutuhkan pengawasan manusia agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.
Diketahui, besarnya nilai belanja pemerintah menunjukkan bahwa pengadaan memiliki potensi strategis untuk mendorong ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.
Pada 2025, total rencana umum pengadaan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun berdasarkan agregasi data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan skala tersebut, keputusan mengenai barang dan jasa yang dibeli, vendor yang dipilih serta standar yang diterapkan dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.
Indonesia juga memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Karena itu, perubahan dalam praktik pengadaan dapat memberikan dampak luas bagi pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Sustainable Procurement Disclosure Index (SPDI). Indeks yang dikembangkan peneliti RMIT tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan praktik pengadaan berkelanjutan.
Kerangka SPDI menggunakan indikator yang mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI).
BINUS menjadi salah satu mitra RMIT dalam memperluas penerapan indeks tersebut di kawasan Asia-Pasifik. Bersama sejumlah universitas di negara lain, Perguruan tinggi itu mengembangkan penilaian SPDI untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Pada 2026, kolaborasi tersebut juga menghasilkan dataset yang membandingkan penilaian manusia dan AI terhadap praktik pengadaan berkelanjutan 99 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Penilaian dilakukan menggunakan 33 indikator SPDI yang mencakup aspek tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Sementara itu, Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol mengatakan kolaborasi itu penting agar kerangka keberlanjutan global dapat diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik pengadaan yang nyata dan terukur," ujarnya.
