Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa sudah ada 108 juta orang memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Di tahun kedua program ini berjalan, tepatnya pada Juni 2026 sudah ada 59,5 orang mengecek kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit.
"Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum sakit berat," tutur Prabowo dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta pada Jumat (14/8/2026).
Ia pun meminta program ini bisa berjalan lebih baik lagi sehingga bisa mendeteksi penyakit sebelum parah. Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum memanfaatkan CKG. Salah satu alasannya karena takut ketahuan penyakit yang diderita.
"Ada rakyat kita yang takut Cek Kesehatan Gratis, takut ketahuan sakitnya apa," kata Prabowo.
Prabowo pun menyinggung bahwa bisa jadi anggota DPR yang berada di hadapannya belum ikut program ini. "Mungkin anggota DPR termasuk yang belum cek Kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi apalagi orang Jawa Tengah," tuturnya sambil tersenyum.
CKG adalah program yang menyasar seluruh masyarakat Indonesia mulai dari baru lahir, anak sekolah, dewasa serta lanjut usia. Program ini dilaksanakan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia."CKG ini ada 10.255 puskesmas di 38 provinsi," tutur Prabowo.
Di kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan pemerintah terus melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Termasuk dengan membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lalu, sudah ada 20 RSUD baru yang telah dibangun kini sudah mulai beroperasi.
Selain itu, Prabowo mengatakan negara menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Menurutnya, JKN Indonesia merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Selain soal fasilitas, Prabowo juga menyinggung soal kekurangan dokter umum dan dokter spesialis.
Ia melihat data bahwa hampir semua puskesmas belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data 477 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum dan 555 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Lalu, 481 kabupaten/kota butuh 55.712 dokter spesialis.
"Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibukota provinsi dan terutama di Indonesia timur," katanya.
Guna mengejar kekurangan dokter, selama 21 bulan terakhir, Pemerintah telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit.
"Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," tuturnya.
