BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menindaklanjuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.

Seluruh arah pembangunan daerah diharapkan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, mulai dari pemerataan pembangunan, swasembada pangan, hingga pembenahan tata kelola pertambangan. Sinkronisasi tersebut dinilai menjadi kunci agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat di daerah.

Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, bilang pidato kenegaraan Presiden menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan.

Pesan Presiden jelas menekankan bahwa seluruh program harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, DPRD akan mendorong setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Paripurna hari ini merupakan Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (14/8/2026).

Erwin Asmadi menilai keselarasan program pusat dan daerah menjadi syarat utama agar pembangunan berjalan efektif dan merata. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan akhirnya, kata dia, adalah memastikan seluruh hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap sektor swasembada pangan yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Dukungan melalui bantuan kepada petani dan pekebun disebut memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai memberi manfaat langsung bagi peserta didik di sekolah.

“Pemerintah pusat sangat luar biasa memberikan bantuan kepada masyarakat pertanian maupun perkebunan, dan MBG juga berdampak bagi anak-anak sekolah,” jelas Erwin Asmadi.

Legislatif turut memberikan atensi penyampaian Presiden mengenai keberhasilan menutup sekitar seribu tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Bangka Belitung agar lebih tertib dan berpihak kepada masyarakat. Ia berharap kebijakan penegakan hukum diikuti dengan sistem pengelolaan yang adil bagi daerah penghasil timah.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menyelaraskan regulasi perdagangan timah guna mencegah ketimpangan harga dan praktik penyelundupan. Dia meminta PT Timah dapat mengakomodasi arahan Presiden dengan memperkuat tata niaga yang sehat dan transparan. Stabilitas harga timah akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan.

“Terlebih seribu tambang ilegal yang ditutup, artinya kita berharap tata kelola pertambangan juga memperhatikan kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Jangan sampai komoditas timah ini terjadi loss keluar melalui perdagangan ilegal,” urainya.

Ia menambahkan keberhasilan penertiban tambang ilegal harus dibarengi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas industri timah nasional. DPRD, kata Erwin Asmadi, mendukung langkah pemerintah pusat sepanjang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.

Dengan demikian, sektor timah tidak hanya memberikan keuntungan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

“Terpenting kebijakan ini mampu mengantisipasi penyelundupan timah dan menjaga stabilitas harga,” pungkas Erwin Asmadi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)