TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan di Kabupaten Tana Tidung .
Saat ini, peningkatan status UPTD Bapenda Tana Tidung menjadi Samsat Penuh tengah diperjuangkan secara bertahap agar warga tidak perlu lagi melintasi kabupaten untuk mengurus dokumen kendaraan.
Selama ini, warga Tana Tidung masih harus bepergian ke Tanjung Selor, Bulungan, hanya untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan lima tahunan maupun pergantian pelat nomor (TNKB).
Kepala Bapenda Provinsi Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menilai kinerja pelayanan Samsat di Bumi Upun Taka sejatinya sudah cukup baik, tetapi kenaikan status layanan tetap menjadi prioritas pemprov.
"Di Tana Tidung ini menurut penilaian saya sudah cukup bagus, cuma perlu kita tingkatkan. Karena Samsat Tana Tidung ini kan belum Samsat Penuh, pajak 5 tahunan masyarakat masih harus ke Tanjung Selor," ujar Datu Iqro, Jumat (14/8/2026).
Baca juga: Belum Layani Balik Nama Kendaraan, Samsat Tana Tidung Bantu Cek Fisik dan Administrasi
Datu Iqro menjelaskan, Bapenda Kaltara telah membangun komunikasi intensif dengan jajaran kepolisian demi merealisasikan status Samsat Penuh di Tana Tidung.
"Nah ini pelan-pelan kita koordinasikan ke Polda Kaltara melalui Dirlantas untuk kita tingkatkan menjadi Samsat Penuh, supaya pajak 5 tahunan itu tidak perlu lagi ke Tanjung Selor, cukup di Tana Tidung ini saja," terangnya.
Meski demikian, proses pembentukan Samsat Penuh memerlukan tahapan dan waktu karena adanya standar sarana dan prasarana (sarpras) ketat yang wajib dipenuhi sesuai regulasi Kepolisian Republik Indonesia.
"Cuma kan harus kita penuhi dulu sarana prasarananya. Standarnya dari Polda kan ada, misalnya fasilitas percetakan plat kendaraan (TNKB) dan sarana pendukung lainnya. Kita berusaha penuhi itu dulu sambil terus kita koordinasikan ke pihak Polda maupun Jasa Raharja. Kalau kita sudah siap, baru akan kita tingkatkan menjadi Samsat Penuh," bebernya.
Mengenai target waktu realisasi Samsat Penuh di Tana Tidung, Datu Iqro mengungkapkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat efisiensi anggaran memaksa Bapenda Kaltara menerapkan skala prioritas secara bertahap.
"Target kita tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sejujurnya maunya cepat, berharap tahun depan sudah bisa kita laksanakan. Tapi kan kondisi keuangan kita saat ini, semua daerah mengalami efisiensi," kata Datu Iqro.
Lantaran keterbatasan anggaran tersebut, Bapenda Kaltara terpaksa mendahulukan perbaikan fasilitas kantor Samsat di Kabupaten Malinau yang kondisinya sudah tidak memadai, sebelum mengalokasikan anggaran secara masif untuk Tana Tidung.
"Jadi yang saya prioritaskan dulu itu adalah Malinau. Memang di sana sudah Samsat Penuh, tapi kondisi kantornya sudah tidak layak dan harus kita bangun baru. Di Malinau itu ruangannya sangat sempit sekali dan tidak layak menurut saya, mereka bahkan tidak ada ruang rapat karena bangunan peninggalan lama," jelasnya.
Datu Iqro menegaskan bahwa pemenuhan kelayakan sarpras di Tana Tidung akan segera digenjot secara fokus begitu pembangunan di Malinau rampung.
"Nah, setelah Malinau clear, baru kita fokus ke Tana Tidung. Kalau saya pribadi maunya bisa langsung bersamaan, cuma kan kita harus melihat dari segi anggaran juga karena anggaran kita sangat terbatas sekali," ungkapnya.
Di akhir keterangannya, mantan PJs Bupati Tana Tidung ini menekankan kembali pentingnya kesiapan fisik dan sarana kantor sebelum mengajukan permohonan resmi peningkatan status ke Ditlantas Polda Kaltara.
"Intinya kita harus siapkan dulu sarana prasarananya. Nanti baru kita koordinasikan ke Polda apakah sudah layak atau belum untuk ditingkatkan menjadi Samsat Penuh. Masalahnya, dalam menyiapkan sarana prasarana itu kan kita lagi efisiensi, anggaran sangat terbatas. Makanya prioritas saya adalah membangun Malinau dulu," pungkas Datu Iqro.
(*)
Penulis : Rismayanti
