Bupati Bolsel Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2026, PPPK Paruh Waktu Naik Gaji
Frandi Piring August 15, 2026 01:22 AM

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolsel dalam rangka Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Ranperda tersebut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Paripurna ini dilakukan sekaligus dengan Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel pada Jumat, 14 Agustus 2026. 

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran diarahkan pada program prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bolsel - Sulawesi Utara (Sulut) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 13,8 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.

“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Kamaru.

Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas.

Diantaranya revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, penambahan dokter spesialis jantung, perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, perlengkapan siswa SMP, serta beasiswa akhir studi dan program anak asuh.

Selain itu, Kamaru menyampaikan perpanjangan masa kontrak ASN PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026, yang disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp 250 ribu perbulan mulai Oktober hingga Desember 2026.

“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.

Kamaru menegaskan bahwa pelaksanaan Perubahan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. 

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tuturnya. 

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, para Camat, Sangadi, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel. (nie)

Baca juga: Pemkab Bolsel Simak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dan RAPBN 2027, Bupati Kamaru: Jadi Pedoman

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.