SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 menjadi sorotan.
Kebijakan tersebut diarahkan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menjelaskan, desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera.
"Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok, mulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera," kata Edward saat dikonfirmasi Sripoku.com, Jumat (14/8/2026).
Baca juga: Wabup OKU Minta Kades Jadi Ujung Tombak Sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Rumah Subsidi
Berdasarkan data proporsi penduduk menurut desil di Sumatera Selatan, komposisinya relatif tersebar di seluruh kelompok.
Dari total 2,9 jutaan keluarga di Sumsel yang desil 1 mencapai 11,71 persen, desil 2 mencapai 11,74 persen, desil 3 sebanyak 9,37 persen, dan desil 4 sebanyak 8,20 persen.
Kemudian, desil 5 menjadi kelompok dengan proporsi terbesar, yakni 12,59 persen.
Selanjutnya desil 6 sebesar 9 persen, desil 7 sebesar 8,27 persen, desil 8 sebesar 9,11 persen, desil 9 sebesar 9,76 persen, dan desil 10 sebesar 10,26 persen.
Dengan demikian, jika digabungkan, masyarakat yang berada pada desil 9 dan desil 10 mencapai sekitar 20,02 persen dari penduduk dalam pengelompokan tersebut.
Edward menjelaskan, desil 1 merupakan kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin dan menjadi prioritas utama untuk berbagai jenis bantuan sosial.
Sementara itu, desil 2 masuk kategori miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 merupakan kelompok rentan miskin. Desil 5 berada pada tingkat menengah bawah dan umumnya menjadi batas akhir penerima bantuan iuran kesehatan (PBI).
Adapun desil 6 dan 7 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah. Sedangkan desil 8 dan 9 masuk kelompok menengah atas atau kaya.
"Desil 10 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling sejahtera atau sangat kaya," ujarnya.
Besarnya proporsi desil 9 dan 10 menjadi perhatian di tengah rencana pemerintah melakukan pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat yang dinilai sudah mampu.
Edward mengatakan, pemerintah memang tengah merencanakan kebijakan agar subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Kelompok desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang direncanakan tidak lagi mendapatkan akses subsidi tersebut.
"Kami pahami bahwa pemerintah merencanakan kebijakan larangan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan desil 10 demi memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi," katanya.
Namun, Edward tidak menyebutkan secara rinci jumlah penduduk Sumatera Selatan yang masuk desil 9 dan 10.
Data yang tersedia menunjukkan proporsinya mencapai 9,76 persen untuk desil 9 dan 10,26 persen untuk desil 10 atau total sekitar 20,02 persen.
Ia juga menegaskan bahwa pengelompokan desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan satu angka penghasilan tertentu.
Dengan demikian, data desil menjadi salah satu basis penting dalam penyaluran program perlindungan sosial maupun penyusunan kebijakan subsidi agar bantuan dan subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.
