TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan disebut telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan.
Pemerintah pun membutuhkan upaya luar biasa untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terus menurun akibat kerusakan ekosistem.
Perwakilan LHK Sulsel, Julisman, mengatakan kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri kini jauh lebih kecil dibandingkan tingkat kerusakan yang terjadi.
"Kita mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kemampuan kita memulihkan dari seperseribu daya rusak yang terjadi," kata Julisman saat menjadi narasumber dalam dialog bertema PMII Membumi: Gerakan Ekologi Menjaga Bumi di Kantor Tribun Timur, Jl Opu Dg Risadju, No 430, Koya Makassar, Sabtu (15/8/2026) siang.
Menurut Julisman, pengelolaan sumber daya alam harus menjaga tiga aspek sekaligus, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.
Namun, kondisi lingkungan Sulsel saat ini membuat pemerintah dan masyarakat membutuhkan upaya yang jauh lebih besar.
Baca juga: PKB Soroti Deforestasi di Sulsel: Jangan Sampai Tambang Lebih Banyak Mudharat daripada Manfaat
Ini dilakukan demi mengembalikan fungsi ekologis yang telah rusak.
"Trilogi pengelolaan sumber daya itu ekologi, ekonomi, dan sosial. Di posisi sekarang ibaratnya kita butuh effort yang luar biasa karena kondisi kerusakannya sudah mencapai titik membahayakan," ujarnya.
Julisman menyebut kawasan hutan Sulsel memiliki luasan sekitar 2,7 juta hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 600 ribu hektare berada di kawasan perairan, termasuk Taman Nasional Takabonerate dan kawasan Spermonde.
Sementara itu, sekitar 1,9 juta hektare merupakan kawasan daratan.
Ia memperkirakan sekitar 40 persen tutupan kawasan hutan Sulsel telah mengalami kerusakan.
Julisman kemudian menggambarkan besarnya kebutuhan anggaran apabila kawasan yang rusak tersebut harus dipulihkan.
Dengan asumsi biaya penanganan sekitar Rp20 juta per hektare untuk masa tiga tahun.
Itu berarti pemulihan 600 ribu hektare membutuhkan anggaran sekitar Rp12 triliun.
Namun, menurutnya, biaya tersebut belum tentu cukup untuk benar-benar mengembalikan fungsi hutan.
"Rp20 juta satu hektare itu hanya penanganan tiga tahun. Itu tidak akan memulihkan kondisi. Karena menjaga tanaman itu sampai tanaman berfungsi seperti sedia kala, tiga tahun tidak cukup," jelasnya.
Ia mengatakan pemulihan hutan berbeda dengan pemulihan lahan untuk komoditas pertanian atau perkebunan.
Hutan membutuhkan waktu panjang untuk kembali membentuk ekosistem.
Termasuk menjadi tempat penyimpanan air dan habitat berbagai jenis keanekaragaman hayati.
"Hutan ini membentuk ekologi. Di antaranya biodiversitas sebagai penyimpanan air," katanya.
Julisman menjelaskan pentingnya tutupan hutan dalam menjaga ketersediaan air.
Ia mencontohkan pohon berdiameter sekitar 50 sentimeter yang disebutnya mampu menyimpan air dalam jumlah besar dalam satu tahun.
"Kalau ada pohon diameternya 50 sentimeter, itu bisa menyimpan air 50 kubik dalam satu tahun. Bayangkan kalau dalam satu hektare ada 100 pohon lebih, berarti sekitar 5.000 kubik air," tuturnya.
Menurutnya, fungsi ekologis tersebut sering kali tidak terlihat ketika hutan masih berdiri.
Namun, dampaknya baru dirasakan ketika tutupan hutan hilang dan bencana seperti banjir serta kekeringan terjadi.
"Kalau banjir, itu tidak bisa pilih-pilih mau menggenangi di mana saja," katanya.
Julisman juga mengingatkan menjaga hutan tidak berarti mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tantangan pemerintah adalah menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan lahan, dan kelestarian lingkungan.
Ia menyebut pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan terhadap lahan untuk permukiman, fasilitas publik, pangan, hingga aktivitas ekonomi.
"Kebutuhan lahan, pertambahan demografi luar biasa. Pasti dia butuh sumber daya baru," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan nilai ekonomi hutan tidak bisa hanya dihitung dari kayu atau hasil eksploitasi sumber daya alam.
Ia menceritakan pengalamannya mengikuti pendidikan mengenai valuasi hutan di kawasan hutan latihan Tabo-Tabo, Kabupaten Pangkep.
Di kawasan tersebut, kata dia, tutupan hutan yang masih lebat membuat suhu terasa dingin dan sumber air melimpah.
Ia kemudian menghitung nilai ekonomi sejumlah fungsi ekologis hutan, termasuk ketersediaan air dan keindahan alam.
"Kami sampai pada angka lebih dari Rp10 triliun untuk satu hektare," katanya.
Angka tersebut, menurut Julisman, menggambarkan betapa besar nilai ekonomi yang sebenarnya tersimpan di dalam ekosistem hutan.
Karena itu, kerusakan hutan tidak semata-mata kehilangan pepohonan, tetapi juga hilangnya fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.
Julisman juga mengingatkan adanya ancaman perubahan iklim yang dapat memperburuk kondisi lingkungan Sulsel.
Ia menyebut fenomena yang disebutnya sebagai El Nino Godzilla sebagai salah satu kondisi yang perlu diwaspadai.
"Fenomena sekarang ini yang kita khawatirkan El Nino Godzilla. Itu mengerikan. Yang kita rasakan baru pengantarnya," akunya.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan.
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki mandat dan kewenangan dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam.
Karena itu, persoalan kerusakan lingkungan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama.
"Ini menjadi masalah bersama," katanya.
Julisman menilai pemulihan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan dunia usaha perlu terlibat dalam menjaga serta memulihkan ekosistem yang rusak.(*)
Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana
