TRIBUNNEWS.COM - Penanganan warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi korban dan distribusi bantuan.
Pakar Gempa Bumi sekaligus Anggota Senior Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Dr. Daryono mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang berada di lokasi pengungsian.
Lansia, bayi, ibu hamil, penyandang disabilitas hingga korban luka harus menjadi prioritas dalam penanganan darurat.
"Perlindungan kelompok rentan, lansia, bayi, ibu hamil dan penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian lebih karena mereka rentan," kata Daryono saat diwawancarai, Sabtu (15/8/2026).
Peringatan tersebut menjadi penting setelah BNPB mencatat 47 orang meninggal dunia akibat gempa M7,7 hingga Sabtu pukul 18.48 WIB.
Korban tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka tiga orang, Manggarai Barat satu orang, Ngada satu orang dan Ende satu orang.
Selain korban meninggal, petugas gabungan masih melakukan evakuasi dan memberikan perawatan medis terhadap warga yang mengalami luka-luka.
Daryono mengingatkan, risiko terhadap masyarakat tidak berhenti setelah guncangan gempa mereda.
Ada rangkaian bencana sekunder yang harus diantisipasi pemerintah dalam fase tanggap darurat.
Bangunan yang roboh masih berpotensi menyimpan korban. Akses menuju sejumlah wilayah dapat terputus. Distribusi logistik juga dapat terganggu, sementara warga yang bertahan di pengungsian menghadapi persoalan air bersih dan sanitasi.
Baca juga: Pakar Gempa: 72 Jam Masa Kritis, Pemerintah Harus Cegah Gempa NTT Berubah Jadi Tragedi Kemanusiaan
Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi persoalan kemanusiaan apabila tidak segera ditangani.
"Yang perlu diantisipasi juga pengungsi agar tidak terjangkit penyakit-penyakit," ujar Daryono.
Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut menemukan korban dan memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga memastikan tempat pengungsian memenuhi standar dasar kesehatan dan keselamatan.
Air Bersih dan Sanitasi Wajib Dipastikan
Daryono menempatkan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan penting dalam penanganan pengungsi.
Warga yang kehilangan rumah dan terpaksa tinggal di pengungsian membutuhkan lingkungan yang sehat untuk mencegah munculnya penyakit setelah bencana.
"Yang terdampak bencana harus mendapatkan air bersih, sanitasi dan lain-lain," katanya.
Pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah menunjukkan bahwa penyakit dapat muncul setelah bencana utama ketika kondisi lingkungan pengungsian tidak terjaga.
Daryono menyebut infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kerap terjadi di sejumlah lokasi pengungsian pascabencana, termasuk setelah gempa, longsor, banjir maupun erupsi gunung api.
Artinya, penanganan kesehatan pengungsi harus berjalan bersamaan dengan proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Korban Luka dan yang Masih Tertimbun Jadi Prioritas
Selain kelompok rentan, korban luka juga harus mendapatkan perhatian lebih.
Daryono meminta pemerintah memastikan seluruh lokasi yang mengalami keruntuhan diperiksa untuk mengetahui kemungkinan masih adanya korban yang tertimbun.
"Apakah ada rumah yang rubuh sehingga perlu ada upaya untuk menyelamatkan makhluk hidup di dalamnya harus diselamatkan," ujarnya.
Kecepatan menjadi faktor penting dalam proses tersebut karena peluang menyelamatkan korban dapat semakin menurun seiring waktu.
Di sisi lain, warga yang telah dievakuasi membutuhkan tempat aman, layanan medis dan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.
Pemerintah mulai mengirimkan bantuan pangan dan nonpangan ke wilayah terdampak.
BNPB mengerahkan bantuan melalui gudang logistik di Kabupaten Flores Timur, NTT.
Bantuan juga dikirim dari Jakarta melalui Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma.
Total bantuan yang disiapkan mencapai 50 ribu paket dengan berat 275 ton.
Dari jumlah tersebut, 10.500 paket bantuan Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma.
Daryono mengingatkan distribusi bantuan harus dipastikan menjangkau wilayah yang aksesnya terputus atau terisolasi.
Sebab, daerah yang sulit dijangkau justru berpotensi menghadapi persoalan paling serius ketika kebutuhan dasar tidak segera terpenuhi.
"Semua harus dipenuhi termasuk logistik, termasuk kelompok rentan, dan yang terluka lebih diperhatikan berpotensi tragedi kemanusiaan," kata Daryono.
Cegah Bencana Sekunder Jadi Krisis Baru
Dengan 47 korban meninggal dan ratusan bangunan mengalami kerusakan, penanganan pascagempa NTT memasuki fase yang membutuhkan respons cepat dan menyeluruh.
BNPB mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang dan 148 rumah rusak ringan.
Kerusakan juga melanda 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah dan enam kantor.
Situasi tersebut membuat kebutuhan warga tidak berhenti pada evakuasi.
Pemerintah harus memastikan korban yang masih mungkin diselamatkan segera ditemukan, kelompok rentan terlindungi, korban luka mendapat perawatan, logistik mencapai wilayah terisolasi serta pengungsian memiliki air bersih dan sanitasi yang memadai.
Bagi Daryono, langkah tersebut penting agar gempa tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan akibat bencana sekunder.
(*)
