TRIBUNKALTIM.CO - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pengingat bahwa pengalaman manusia tidak dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu wilayah aman dari gempa.
Hingga Sabtu (15/8/2026) malam, gempa di wilayah NTT dilaporkan telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia.
Pakar gempa bumi sekaligus Anggota Senior Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Dr. Daryono, meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi gempa dalam jangka panjang.
Salah satunya dengan mengenali keberadaan sesar dan memetakan wilayah yang memiliki potensi bahaya gempa.
Baca juga: Update Data Korban Gempa NTT M7,7 Terkini Hari Ini: Korban Meninggal 47 Orang, Manggarai Terbanyak
Menurut Daryono, Indonesia merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat aktivitas tektonik tinggi.
Wilayah Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yakni Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik.
Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak struktur sesar aktif di darat maupun laut serta jalur megathrust yang menjadi sumber potensi gempa.
Daryono menyoroti anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa sebuah daerah dianggap aman karena warga yang tinggal di wilayah tersebut tidak pernah merasakan gempa besar.
Padahal, aktivitas gempa memiliki skala waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan pengalaman hidup manusia.
"Jangan sampai menganggap daerahnya aman. Misalnya sejak kecil tidak pernah ada gempa, kemudian orang tua juga bercerita tidak pernah ada gempa," kata Daryono saat diwawancarai, Sabtu (15/8/2026) malam, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Menurut dia, periode ulang gempa dapat berlangsung hingga ratusan tahun. Karena itu, tidak adanya gempa besar dalam kurun waktu tertentu bukan berarti potensi gempa di sebuah wilayah telah hilang.
"Periode gempa ratusan tahun, periode gempa itu waktu geologi sangat panjang," ujarnya.
Dengan demikian, catatan pengalaman masyarakat selama beberapa generasi tidak cukup untuk menjadi dasar dalam menentukan suatu daerah bebas dari risiko gempa.
Dinamika tektonik Indonesia tersebar di berbagai wilayah. Di Sumatera, misalnya, terdapat Sesar Besar Sumatra atau Sesar Semangko yang merupakan sesar geser mendatar dan membentang dari Aceh hingga Lampung.
Di Jawa terdapat sejumlah sesar aktif darat, antara lain Sesar Lembang di Bandung, Sesar Cimandiri di Jawa Barat, Sesar Baribis, Sesar Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta struktur Java Back-Arc Thrust di wilayah utara Jawa.
Sementara itu, Sulawesi memiliki sejumlah patahan aktif, termasuk Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano.
Di kawasan Nusa Tenggara, aktivitas tektonik antara lain dipengaruhi sistem sesar naik busur belakang atau Flores Back-Arc Thrust yang menjadi salah satu sumber aktivitas seismik di kawasan tersebut.
Adapun Papua dan Maluku memiliki kompleksitas tektonik yang dipengaruhi pergerakan Lempeng Pasifik dan Australia, termasuk keberadaan Sesar Sorong.
Daryono meminta pemerintah daerah tidak menunggu terjadinya gempa besar untuk mulai memperkuat mitigasi.
Pemda, menurut dia, perlu mengetahui apakah terdapat sesar aktif di wilayah masing-masing, seberapa dekat keberadaan sesar dengan permukiman, serta fasilitas penting yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Informasi mengenai keberadaan sesar juga perlu disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang mudah dipahami.
"Pemda harus melakukan sosialisasi daerahnya ada sesar, termasuk tidak memperbolehkan daerah tersebut ada bangunan," kata Daryono.
Pemetaan risiko tersebut selanjutnya perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang. Kawasan yang memiliki potensi bahaya geologi harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tingkat risikonya.
Sekolah menjadi salah satu fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mitigasi gempa karena bangunan tersebut dapat menampung banyak orang dalam waktu bersamaan.
Hal yang sama berlaku untuk tempat kerja dan berbagai fasilitas publik lainnya.
Pemerintah daerah perlu memastikan apakah sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan bangunan publik lainnya berada di sekitar sesar atau kawasan dengan tingkat kerentanan guncangan yang tinggi.
Namun, mitigasi tidak berhenti pada pemetaan lokasi.
Kondisi tanah dan kualitas struktur bangunan juga harus menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko.
"Tanah yang rawan gempa juga harus dipastikan struktur bangunannya untuk menjamin keselamatan," ujar Daryono.
Artinya, informasi mengenai bahaya gempa harus diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geologi dan standar keselamatan bangunan.
Baca juga: Isak Tangis Keluarga Pecah di Kamar Jenazah, Jumlah Korban Tewas Gempa NTT Hari Ini Bertambah
Gempa NTT menjadi pengingat bahwa risiko gempa harus dipandang sebagai ancaman jangka panjang.
Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menerjemahkan informasi mengenai sesar dan potensi bahaya gempa ke dalam kebijakan tata ruang, perencanaan pembangunan, edukasi masyarakat serta penguatan struktur bangunan.
Masyarakat juga perlu mengetahui kondisi wilayah tempat tinggalnya. Namun, tanggung jawab mitigasi tidak dapat dibebankan kepada masyarakat semata.
Informasi mengenai zona rawan, keberadaan sesar dan standar keselamatan bangunan perlu tersedia dan disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Dengan mitigasi yang dilakukan sejak sebelum bencana, risiko korban jiwa dan kerugian akibat gempa dapat ditekan.
Sebab, tidak pernah merasakan gempa besar selama puluhan tahun bukan berarti sebuah daerah bebas dari ancaman gempa.
Anggapan bahwa suatu daerah aman dari gempa karena jarang atau tidak pernah mengalami gempa kuat perlu diwaspadai.
Aktivitas gempa bumi berlangsung dalam skala waktu geologi yang jauh lebih panjang dibandingkan pengalaman hidup manusia.
Pakar gempa bumi sekaligus Anggota Senior Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Dr. Daryono, sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan minimnya pengalaman gempa masyarakat sebagai dasar untuk menyimpulkan sebuah wilayah aman.
Menurut Daryono, pemerintah daerah perlu mengenali keberadaan sesar, memetakan potensi bahaya serta memastikan pembangunan mempertimbangkan kondisi geologi dan risiko gempa.
Pesan tersebut juga relevan bagi Kalimantan Timur.
Meski Kaltim dikenal sebagai wilayah yang relatif jarang mengalami gempa merusak dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia, data kebencanaan dan kegempaan menunjukkan bahwa provinsi ini bukan wilayah yang sepenuhnya bebas dari ancaman gempa.
Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mencatat terdapat tiga struktur sesar sumber gempa di Kaltim, yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat dan Sesar Paternoster.
Dokumen kajian tersebut juga mencatat hasil pemantauan kegempaan BMKG yang menunjukkan aktivitas pada sejumlah struktur sesar di wilayah Kaltim.
Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan sumber gempa perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana di daerah.
Kaltim juga memiliki catatan sejarah gempa.
Kajian BMKG mengenai bahaya gempa Kalimantan Timur mencatat sejumlah kejadian gempa merusak di wilayah tersebut, termasuk peristiwa pada 1921, 1964, 1982, 1983, 2000, 2006 dan 2007.
Artinya, frekuensi gempa yang relatif rendah tidak dapat diterjemahkan sebagai ketiadaan risiko.
Baca juga: Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah! Gempa M7,7 Guncang NTT, BMKG Terbitkan Peringatan Dini Tsunami
Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian adalah bagian utara dan timur Kaltim, khususnya wilayah yang berkaitan dengan Sesar Mangkalihat dan Sesar Maratua.
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kaltim memasukkan kedua struktur tersebut sebagai bagian dari sumber gempa di provinsi ini.
Riwayat kegempaan di kawasan tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah Berau dan Kutai Timur bukan kawasan yang sepenuhnya terbebas dari aktivitas seismik.
Dalam kajian BMKG, gempa-gempa historis di kawasan Kalimantan Timur menjadi bagian penting dalam pemetaan bahaya gempa.
Salah satu peristiwa besar yang tercatat adalah gempa Sangkulirang pada 14 Mei 1921 yang dilaporkan menimbulkan kerusakan dan diikuti tsunami di kawasan pesisir serta muara sungai Sangkulirang.
Sangkulirang juga penting dalam pembahasan risiko gempa Kaltim karena kawasan ini memiliki catatan kegempaan historis dan aktivitas gempa yang terpantau.
Pada 10 Juni 2026, BMKG mencatat gempa Magnitudo 3,3 dengan pusat gempa berada di wilayah sekitar Kutai Timur.
Data BMKG mencatat episenternya berada di darat, sekitar 103 kilometer di timur Kutai Timur.
Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan pentingnya pemantauan kegempaan secara berkelanjutan.
Namun, keberadaan gempa kecil tidak dapat digunakan untuk memprediksi kapan gempa besar akan terjadi.
Pertanyaan mengenai potensi gempa di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga perlu dijawab secara hati-hati.
Berdasarkan kajian resmi BMKG mengenai kerentanan seismik Kabupaten Penajam Paser Utara, kawasan yang menjadi lokasi IKN termasuk wilayah yang relatif jarang mengalami gempa bumi signifikan atau merusak.
Namun, BMKG juga mencatat bahwa berdasarkan data 2009–2018, terdapat beberapa kejadian gempa di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan magnitudo di bawah 5. Dalam kajian tersebut, gempa-gempa itu berada di sekitar zona Sesar Meratus dan Sesar Adang.
Dengan demikian, fakta bahwa kawasan IKN relatif jarang mengalami gempa merusak tidak berarti risiko kegempaan dapat diabaikan.
Justru karena IKN merupakan kawasan pembangunan baru dengan banyak infrastruktur strategis, karakteristik bawah permukaan dan potensi guncangan perlu menjadi bagian dari perencanaan.
BMKG telah melakukan kajian kerentanan seismik atau mikrozonasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kajian tersebut mencakup pengukuran karakteristik bawah permukaan, antara lain menggunakan metode mikrotremor array, Multichannel Analysis Surface Wave (MASW) dan pengukuran periode dominan tanah.
Informasi tersebut diperlukan untuk memperkirakan respons tanah ketika terjadi guncangan gempa dan mendukung perencanaan tata ruang serta pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.
Hal ini menjadi penting karena tingkat kerusakan akibat gempa tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan gempa, tetapi juga kondisi tanah dan kualitas bangunan.
## Jangan Samakan "Jarang Gempa" dengan "Bebas Gempa"
Kondisi Kaltim yang relatif jarang mengalami gempa besar memang berbeda dengan wilayah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi atau Nusa Tenggara yang memiliki aktivitas tektonik lebih tinggi.
Namun, jarang mengalami gempa bukan berarti tidak memiliki sumber gempa.
Dokumen kajian risiko pemerintah daerah telah mencatat struktur sesar sumber gempa di Kaltim, sementara kajian BMKG di Penajam Paser Utara menunjukkan perlunya memperhitungkan karakteristik bawah permukaan dan potensi guncangan dalam pembangunan IKN.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai sesar, sejarah kegempaan, karakteristik tanah dan tingkat kerentanan bangunan menjadi bagian dari kebijakan tata ruang.
Sekolah, rumah sakit, tempat kerja, fasilitas pemerintahan dan infrastruktur vital juga perlu mendapat perhatian khusus karena kegagalan bangunan saat gempa dapat meningkatkan jumlah korban.
