TRIBUNKALTIM.CO - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai rencana pemerintah menghadirkan dokter asing untuk bekerja di Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.
Wacana itu disampaikan Prabowo dalam pidato RUU APBN 2027 pada Jumat (14/8/2026).
Kebijakan tersebut dinilai tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menggantikan pembangunan tenaga kesehatan dalam negeri.
Ketua Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Cashtry Meher mengatakan, dokter asing dapat dipertimbangkan untuk mengisi kekurangan tenaga medis tertentu, khususnya dokter spesialis di wilayah yang membutuhkan.
Baca juga: Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Disinggung dalam Pidato Prabowo
Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang jelas.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebutuhan tenaga dokter benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan serta menetapkan standar kompetensi bagi dokter asing yang akan bekerja di Indonesia.
“Dokter asing sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan sistem kesehatan Indonesia, bukan sebagai pengganti pembangunan sumber daya manusia kesehatan nasional,” ujar dr Cashtry saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (15/8/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan mendatangkan dokter dari luar negeri harus dilakukan secara selektif, terukur, dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kalau memang ada kekurangan dokter spesialis tertentu, terutama di wilayah tertentu, kehadiran dokter asing dapat dipertimbangkan secara selektif, terukur, berbasis kebutuhan, dan dengan standar kompetensi yang jelas,” katanya.
Menurut dr Cashtry, kehadiran dokter asing harus bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kesehatan Indonesia.
“Jangan sampai dokter asing datang, bekerja, kemudian pergi. Sementara persoalan kekurangan dokter di Indonesia masih tetap sama,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Minta Anggaran Ulang Tahun Kementerian Dipangkas: Cukup Potong Tumpeng
Ia menyebut, idealnya dokter asing yang hadir di Indonesia memiliki misi ganda, yakni memberikan pelayanan sekaligus membangun kapasitas dokter Indonesia.
"Yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan mendatangkan dokter dari luar negeri, tetapi sistem kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat,” kata dr Cashtry.
Menyoal kekhawatiran terhadap masuknya dokter asing, dr Cashtry mengatakan hingga saat ini IDI belum memiliki kekhawatiran khusus.
Namun, perhatian IDI adalah soal transfer pengetahuan antara dokter asing dan dokter di Indonesia.
Misalnya saat menangani penyakit tuberkulosis (TBC) dan kusta yang banyak ditemukan di Indonesia.
"Tetapi yang menjadi perhatian, apakah transfer knowledge antara dokter luar dan dokter di Indonesia itu sama,” kata dia.
“Bagaimana mereka bisa berdampingan untuk menyembuhkan dan mendiagnosis penyakit-penyakit TBC dan Kusta misalnya. Karena di sebagian negara penyakit tersebut tidak ada,” ujar dr. Chastry.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah membuka opsi mendatangkan dokter dari luar negeri untuk praktik di Indonesia, dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga medis.
Rencana tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di berbagai daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih cepat.
Baca juga: Pidato Prabowo Ramai Disorot di Medsos, Upah Pengupas Bawang Rp700.000 per Kg, Respons Istana
Prabowo mengatakan, kebutuhan tambahan dokter spesialis saat ini masih sangat besar.
Berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis.
Selain itu 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, dan 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum.
Berkenaan dengan kebutuhan ini, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru, dan 170 program studi spesialis serta subspesialis, baik berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit.
Namun, para calon dokter yang saat ini masih menempuh pendidikan di dalam negeri masih belum mencukupi.
Prabowo menyebut jika harus menunggu ratusan ribu dokter lulus pendidikan dan siap praktik, maka dibutuhkan waktu paling tidak empat periode presiden setelah dirinya.
Hal itu lah yang membuat Prabowo mengeluarkan wacana mendatangkan dokter-dokter dari luar negeri untuk praktik di tanah air. (*)
