TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar akan memperketat pengawasan dan penegakan aturan terkait tata ruang wilayah. 

Langkah ini diambil menyusul semakin padatnya kawasan permukiman di pusat kota serta adanya pergeseran persebaran pembangunan ke kawasan pinggiran kota dan perbatasan.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan bahwa tim penataan ruang saat ini tengah gencar turun ke lapangan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran tata ruang. 

Upaya penertiban ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Bali sekaligus langkah mitigasi bencana berkaca dari peristiwa banjir yang melanda pada 10 September 2025 lalu.

Baca juga: Wawali Arya Wibawa Buka Temu Usaha, Dorong UMKM Naik Kelas Perkuat Kemitraan di Dunia Usaha

"Tim tata ruang kami sekarang sedang gencar-gencarnya turun melakukan pengawasan atau penertiban wilayah-wilayah yang melanggar tata ruang. Karena itu sesuai dengan instruksi Pak Gubernur juga, kemudian kita juga belajar dari kejadian banjir tahun lalu," ujar Arya Wibawa.

Fokus utama penertiban ini menyasar perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Pihaknya berkomitmen untuk menjaga lahan-lahan produktif tersebut agar tidak beralih fungsi menjadi area perumahan.

Arya Wibawa menjelaskan, tren kepadatan di kawasan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan telah mendorong pertumbuhan hunian bergerak ke kawasan pinggiran, termasuk wilayah perbatasan antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

"Kemarin kami diskusi juga dengan Pak Walikota, perkembangan penduduk mulai mengarah ke wilayah-wilayah yang agak sedikit menepi. Denpasar Barat dan Denpasar Selatan perumahan sudah mulai penuh, sehingga sekarang mulai mengarah ke daerah tepi dan perbatasan Badung-Denpasar," jelasnya.

Menyikapi perkembangan tersebut, pihaknya mengaku tidak akan segan menindak tegas setiap pelanggaran zonasi demi menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan kota.

"Jangan sampai lahan LP2B itu dijadikan permukiman, itu kuncinya. Kalau itu sampai terjadi, kami akan tegakkan aturan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu," katanya. (*)