TRIBUNNEWS.COM, - Industri kapal wisata nasional didorong menerapkan standar keselamatan dan pengelolaan risiko yang lebih terukur untuk meningkatkan keamanan pelayaran sekaligus memperkuat daya saing wisata bahari Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re.

Baca juga: KMP Putri Yasmin Terbakar, Anggota DPR Desak Evaluasi Total Sistem Keselamatan Pelayaran

Wakil Ketua Umum DPP INSA sekaligus Ketua Penyelenggara IYF 2026, Nova Y. Mugijanto, mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk membangun sistem keselamatan dan pengelolaan risiko kapal wisata secara lebih terintegrasi.

Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangkaian INSA Yacht Festival (IYF) 2026 di Benoa, Bali, beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Kemenhub Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran Pasca-kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

“Dengan standar keselamatan dan klasifikasi yang lebih baik, risiko operasional kapal wisata diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur, sehingga perlindungan asuransi dapat menjadi lebih optimal dan premi diharapkan semakin kompetitif,” kata Nova dikutip Minggu (16/8/2026).

Salah satu langkahnya adalah penerapan notasi khusus kapal wisata oleh BKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar klasifikasi kapal wisata di Indonesia.

Menurut dia, pemenuhan standar klasifikasi dan perlindungan asuransi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kapal wisata sebagai aset yang dibiayai.

“Pada akhirnya, hal ini dapat membuka akses pembiayaan yang lebih baik dan mendorong percepatan pengembangan industri wisata bahari nasional,” ujarnya.

Direktur Utama BKI R. Benny Susanto mengatakan, pengembangan wisata bahari tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan armada, tetapi juga pada standar keselamatan, manajemen risiko, dan tata kelola yang memenuhi ketentuan nasional maupun internasional.

BKI, kata Benny, memiliki peran dalam memastikan kelaikan kapal sekaligus mendukung penyusunan standar, kajian teknis, inovasi digital, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman.

“BKI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem dunia maritim di sektor pariwisata yang aman dan berdaya saing,” ujar Benny.

Sejauh ini, komitmen tersebut dilakukan melalui pengembangan standar dan regulasi teknis, kajian dan survei, penerapan best practices, pengembangan metode asesmen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan keselamatan.

BKI juga mendorong pelatihan dan sertifikasi, pelaksanaan pilot project inovasi keselamatan, serta penguatan budaya keselamatan (safety culture) di lingkungan industri pelayaran.

Sementara itu, dari sisi perlindungan risiko, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya membangun pengelolaan risiko yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem wisata bahari.

Menurut Abdul Haris, pariwisata merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, aspek keselamatan perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor tersebut.

“Melalui pariwisata yang berkeselamatan, kita tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan,” kata Abdul Haris.

Ia mengatakan keselamatan perlu diperkuat mulai dari aspek pengunjung, destinasi, sarana pendukung, hingga sistem penyelamatan dan evakuasi.

Sinergi lintas sektor tersebut, lanjutnya, diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan wisatawan melalui penguatan standar keselamatan serta perlindungan risiko yang sesuai dengan karakteristik pelayaran dan wisata bahari di Indonesia.

Baca juga: Buntut Insiden KMP Mutiara, Anggota Komisi V DPR Dorong Reformasi Total Sistem Keselamatan Pelayaran

“Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Jasaraharja Putera akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung sektor maritim dan pariwisata bahari yang aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai tambahan, Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan kerja sama tersebut menandai penerapan pertama konsep Strategic Risk Management (SRM) pada segmen pariwisata bahari.

Konsep tersebut mengintegrasikan pengendalian risiko teknis dan penjaminan risiko finansial dalam satu rangkaian secara end to end, mulai dari pemilik kapal hingga perusahaan asuransi dan reasuransi.

Menurut Delil, keempat pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan risiko tersebut.

INSA mewakili pemilik risiko, yakni pemilik kapal wisata nasional. BKI menjalankan fungsi di sisi hulu melalui penilaian, klasifikasi, dan pengendalian mutu risiko teknis kapal.

PT Jasaraharja Putera bertindak sebagai penanggung langsung yang menerbitkan polis dan melayani pemegang polis. Sementara Indonesia Re melengkapi rantai tersebut sebagai penanggung ulang atau reasuransi yang menyediakan kapasitas dan dukungan finansial.

“Hal ini menggambarkan bagaimana rantai bisnis dari hulu ke hilir dikelola sebagai sebuah ekosistem. Inilah esensi Strategic Risk Management. SRM bertumpu pada keyakinan bahwa penjaminan finansial yang sehat hanya dapat dibangun di atas pengendalian risiko teknis yang terverifikasi,” kata Delil.

Sebagai langkah awal penerapan standar tersebut, BKI juga menandatangani kontrak pilot project dengan tiga perusahaan anggota INSA, yakni PT Tringgading Agung Pratama, PT Wisata Biru Indonesia, dan PT Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti.

Pilot project tersebut mencakup proses klasifikasi tiga kapal wisata sebagai tahap awal penerapan notasi khusus kapal wisata di Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat industri wisata bahari nasional agar semakin aman, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian nasional.