TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sonny T. Danaparamita, mendorong pemerintah melakukan evaluasi kebijakan pangan dengan mengacu pada data yang akurat serta kondisi riil di lapangan.
Sonny menilai evaluasi penting dilakukan agar capaian produksi pangan yang disampaikan pemerintah dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan sektor pangan ke depan.
Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi IV DPR RI itu secara khusus meminta jajaran menteri dan kepala lembaga terkait menyajikan data secara objektif dan komprehensif.
Menurutnya, data pangan perlu disinkronkan agar tidak terjadi perbedaan parameter maupun interpretasi antarinstansi.
“Capaian tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subiyanto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Saya meminta agar para pembantu Presiden dalam melaporkan hasil kinerjanya bisa lebih obyektif dan komprehensif agar berbagai tantangan ke depan dapat disusun antisipasinya. Jangan menjebak Presiden dengan laporan yang sekadar di atas kertas,” kata Sonny kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).
Sonny menyoroti perlunya kehati-hatian dalam menggunakan angka proyeksi ketersediaan pangan 2026. Ia menilai indikator seperti Luas Tambah Tanam (LTT) tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai capaian produksi sebelum dibandingkan dengan realisasi panen secara utuh.
Selain itu, ia mendorong adanya penyamaan definisi dan parameter data antarlembaga. Perbedaan klasifikasi komoditas, definisi gula konsumsi, hingga perbedaan angka produksi jagung nasional dengan catatan United States Department of Agriculture (USDA), menurut Sonny, perlu direkonsiliasi agar kebijakan pangan memiliki basis data yang sama.
Sonny juga menyoroti aspek distribusi. Ia mengapresiasi produksi beras nasional yang mencapai 34,71 juta ton pada 2025, namun mengingatkan bahwa capaian secara nasional perlu diikuti dengan pemerataan pasokan hingga tingkat daerah.
Menurut dia, konsentrasi produksi padi di Pulau Jawa membuat distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah lain.
Persoalan serupa, lanjut Sonny, juga terlihat pada komoditas hortikultura. Ia menilai penguatan sistem logistik dan infrastruktur pascapanen diperlukan agar hasil panen petani tidak mengalami kerusakan maupun penurunan harga akibat hambatan distribusi.
“Lumpuhnya jalur distribusi logistik, seperti antrean berhari-hari di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, menyebabkan panen membusuk di jalan dan harganya anjlok. Tangisan petani di tengah kemacetan ini secara otomatis menggugurkan klaim swasembada yang hanya indah di atas kertas,” ujar Sonny.
Di sektor peternakan, Sonny juga mendorong pemerintah melihat ketahanan pangan secara menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir. Menurutnya, ketersediaan produk akhir perlu dibarengi dengan penguatan industri pendukung, termasuk ketersediaan bahan baku pakan.
Ia mencontohkan ketergantungan pada impor bungkil kedelai atau soybean meal yang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat peternak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah maupun dinamika harga komoditas global.
"Beberapa waktu lalu kita semua menyaksikan bagaimana para peternak ayam petelur ramai-ramai membagikan ayamnya karena sudah tidak mampu lagi bertahan akibat harga pakan yang mahal namun harga jual telurnya murah," ujar Sonny.
Karena itu, Sonny mendorong pemerintah mengubah pendekatan evaluasi kebijakan pangan, dari sekadar melihat indikator kuantitas menuju penguatan ketahanan rantai pasok yang terintegrasi.
Ia menyerukan sinkronisasi data nasional melalui rekonsiliasi antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Kementerian Perdagangan. Langkah tersebut diperlukan untuk menyeragamkan parameter data pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain data, Sonny menekankan pentingnya menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan pangan. Harga yang berkeadilan di tingkat produsen, menurutnya, perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia juga mendorong realisasi amanat Undang-Undang mengenai penempatan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa.
Untuk komoditas yang masih memiliki tingkat ketergantungan impor tinggi, Sonny meminta pemerintah memperkuat intervensi anggaran. Bawang putih, kedelai, dan daging sapi disebut sebagai sejumlah komoditas yang masih membutuhkan perhatian.
Penguatan infrastruktur pascapanen juga dinilai penting. Sonny mendorong penyediaan alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas rantai pendingin atau cold chain storage serta pusat pengeringan terpadu di sentra hortikultura.
Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu mengurangi susut hasil panen sekaligus menjaga stabilitas harga antardaerah.
“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di dokumen kementerian, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.
