TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar, menarik investasi dan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Presiden menyebut Indonesia saat ini telah mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan. Dari jumlah tersebut, lima perjanjian perdagangan baru mulai diterapkan dalam satu tahun terakhir. 

Selain itu, dua perjanjian masih dalam proses ratifikasi, 13 perjanjian dalam tahap perundingan, dan dua lainnya menunggu jadwal penandatanganan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, semakin terbukanya akses pasar global harus dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja manufaktur nasional. 

"Perjanjian perdagangan harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur bernilai tambah, bukan sekadar memperbesar perdagangan komoditas mentah. Industri nasional harus semakin dalam masuk ke rantai pasok global," tutur Agus melalui keterangan resmi, Sabtu (15/8/2026).

Selain akses pasar, penguasaan teknologi, manajemen dan jaringan pasar internasional menjadi faktor penting agar industri Indonesia mampu terintegrasi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Transformasi teknologi juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Baca juga: 4 Perjanjian Dagang Akan Diratifikasi, Waspadai Konsekuensi Banjirnya Produk Impor

Karena itu, investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan tidak hanya membawa modal, tetapi juga mendorong transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta memperkuat keterlibatan industri dalam negeri.

"Target kita bukan sekadar menjadi pasar. Indonesia harus menjadi basis produksi, basis inovasi dan bagian penting dari rantai pasok dunia. Untuk mencapainya, kita membutuhkan industri yang produktif, efisien, inovatif, hijau dan didukung SDM industri yang kompeten," ungkap Menperin.

Agus menambahkan, Kementerian Perindustrian akan terus menerjemahkan arahan Presiden melalui kebijakan yang mendukung penguatan manufaktur nasional.

Salah satunya dengan mempercepat implementasi SBIN melalui penguatan struktur industri, hilirisasi, substitusi impor, transformasi teknologi, pengembangan industri hijau, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan pasar domestik dan ekspor.

Baca juga: CELIOS: Perjanjian Dagang dengan AS Bisa Perlebar Defisit Neraca Dagang RI

"Pesan Bapak Presiden sangat jelas bahwa Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bagi kami, salah satu fondasi utama untuk mewujudkannya adalah industri nasional yang kuat dan berdaulat. Karena itu, momentum pertumbuhan manufaktur yang saat ini sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional harus terus kita jaga dan tingkatkan," ucap Agus.

Penguatan industri nasional pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi. Industrialisasi juga harus memberikan dampak langsung terhadap penciptaan nilai tambah, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, hingga pembukaan lapangan kerja.

"Industrialisasi bukan semata-mata tentang membangun pabrik. Industrialisasi adalah tentang menciptakan nilai tambah, membangun kemandirian, menguasai teknologi, membuka lapangan kerja dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," imbuh Menperin.