TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menyampaikan, telah terjadi gempa susulan sebanyak 995 kali sejak gempa utama bermagnitudo (M) 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Minggu (16/8/2026) pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Abdul menyebutkan bahwa dari ratusan gempa susulan tersebut, hanya sebagian kecil yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga. 

Baca juga: Juara Turnamen MKGR Open Padel 2026 Donasikan Uang Pembinaan untuk Korban Gempa NTT

"Yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10 persen dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat," kata Abdul dalam konferensi pers secara daring, Minggu sore.

Abdul menjelaskan, rentetan gempa susulan ini merupakan fenomena alam yang wajar.

Hal ini terjadi karena struktur patahan bumi sedang dalam proses menyesuaikan diri untuk kembali stabil.

"Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat," ujarnya. 

Lebih lanjut, BNPB juga mengimbau masyarakat yang saat ini masih berada di posko pengungsian untuk mulai memeriksa kondisi rumah masing-masing.

Abdul meminta warga agar waspada dan melihat secara teliti apakah terdapat kerusakan pada struktur bangunan, seperti tiang penyangga yang retak, sudut-sudut rumah yang terlepas, atau posisi dudukan kuda-kuda atap yang sudah bergeser.

Baca juga: Ribuan Warga Mengungsi Pascagempa di NTT, Ratusan Luka Berat, Puluhan Meninggal Dunia

"Kalau saudara-saudara kita warga di daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca-gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW, aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat," tegas Abdul.

Ia mengungkapkan, laporan dari masyarakat ini sangat penting karena akan dijadikan sebagai basis data awal bagi pemerintah. 

Nantinya, data rumah rusak tersebut akan direkapitulasi dan diverifikasi secara teknis guna memastikan hak-hak warga terpenuhi pada tahap pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana.