Oleh: Jannus TH Siahaan *)

POS-KUPANG.COM - Pada Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, bumi Flores kembali mengingatkan Indonesia pada satu fakta yang sering dilupakan bahwa tanah yang dipijak tidak pernah benar-benar diam. 

Pukul 04.58 WIB, gempa berkekuatan M7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Episentrumnya berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, dengan kedalaman hanya 15 kilometer.

Gempa dangkal semacam ini mampu mentransmisikan energi sangat kuat ke permukaan. BMKG mengidentifikasinya sebagai aktivitas Flores Back-Arc Thrust, sesar naik di belakang busur kepulauan Flores. 

Karena mekanisme patahannya mengangkat dasar laut, ancaman tsunami pun sempat muncul. 

Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah pesisir, dengan ketinggian maksimum 0,94 meter di Maurole, Ende. Peringatan dini baru diakhiri pukul 07.30 WIB.

Baca juga: Opini: Ketika Nusa Bunga Berguncang- Dari Ayunan Luka Menuju Solidaritas dan Harapan

Secara geologis, Flores memang berada di salah satu lingkungan tektonik paling aktif di Indonesia. Lempeng Australia bergerak ke utara dan berinteraksi dengan sistem tektonik Sunda-Banda. 

Di kawasan Flores, sebagian tekanan dilepaskan melalui sistem Flores Back-Arc Thrust. Karena itu, gempa besar di wilayah tersebut bukanlah anomali, tapi konsekuensi dari posisi geografis Indonesia.

BMKG juga mengingatkan tentang kemiripan dengan gempa Flores 1992. Pada 12 Desember tahun itu, gempa besar mengguncang Flores dan memicu tsunami yang menewaskan atau menyebabkan hilangnya sedikitnya 2.200 orang. 

USGS mencatat peristiwa 1992 sebagai gempa M7,8, sedangkan BMKG dalam penjelasan terbarunya menyebut sekitar M7,5.

Namun, istilah “pengulangan” perlu dipahami dengan hati-hati. Gempa 2026 bukan berarti bumi sedang mengulang kalender 1992. Tidak ada dasar ilmiah untuk menyatakan bahwa gempa besar akan berulang pada interval tertentu seperti musim. 

Yang berulang adalah konteks tektoniknya, sistem sesar yang sama-sama berada di kawasan Flores Back-Arc Thrust, dengan potensi gempa besar dan tsunami.

Kajian BMKG bahkan memperkirakan potensi gempa maksimum di busur belakang Flores dapat mencapai sekitar M7,8–M7,9. 

Kajian lain BMKG memperkirakan periode ulang empiris untuk gempa Flores Back-Arc Thrust 1992 sekitar 320 tahun, tetapi sekaligus mengingatkan adanya ketidakpastian dalam variabel-variabel yang digunakan.

Artinya cukup jelas bagi kita bahwa sejarah bukan ramalan, tetapi peringatan. Dan peringatan itu kali ini datang dengan harga yang mahal. 

Berdasarkan data pembaruan BNPB per Minggu, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, sedikitnya 47 orang meninggal dunia dan 101 orang mengalami luka-luka. 

Lebih dari 5.000 warga bertahan di pengungsian, dengan konsentrasi besar di Sikka dan Manggarai. 

Kerusakan sementara juga meningkat tajam, 914 rumah rusak berat, 126 rusak sedang dan 317 rusak ringan. Sebanyak 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan dan 38 kantor pemerintah turut terdampak. 

Jalan Ende–Nagekeo masih terputus, sementara rumah sakit lapangan telah didirikan di Reok, Manggarai.

Angka-angka ini tentu belum menjadi angka akhir. Di tengah reruntuhan, angka statistik selalu datang belakangan. Yang lebih dulu datang adalah tangisan, kehilangan, ketakutan dan keheningan keluarga yang mendadak kehilangan seseorang. 

Di balik 47 korban terdapat 47 dunia yang runtuh. Di balik satu rumah yang roboh terdapat tabungan bertahun-tahun, foto keluarga, kenangan masa kecil, dan rasa aman yang tidak dapat dihitung dalam angka rupiah.

Sejatinya ada sesuatu yang lebih besar yang patut direnungkan. NTT bukan daerah yang miskin karena rakyatnya tidak bekerja keras. 

NTT adalah wilayah yang menghadapi hambatan struktural yang panjang, mulai dari  geografis, konektivitas, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses pasar dan biaya pelayanan publik yang mahal karena karakter kepulauan ya.

Baca juga: Opini: Sudah Merdeka dari Penjajahan, Belum Merdeka dari Algoritma?

Data BPS menunjukkan IPM NTT pada 2025 baru mencapai 69,89, sementara IPM Indonesia telah mencapai 75,90. Rata-rata lama sekolah penduduk NTT hanya 8,22 tahun, dibandingkan 9,07 tahun secara nasional. Harapan lama sekolah NTT 13,34 tahun. 

Kemajuan memang ada dan patut dihargai. IPM NTT meningkat dari 66,93 pada 2020 menjadi 69,89 pada 2025. Ekonomi NTT juga tumbuh 5,14 persen sepanjang 2025. Tetapi kemajuan statistik tentu tidak membuat negara lupa pada jarak struktural yang masih ada.

Pada September 2025, sebanyak 17,50 persen penduduk NTT masih berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 1,03 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah konsentrasi kemiskinan di perdesaan, yang mencapai 21,48 persen. 

Tingkat pengangguran terbuka memang relatif rendah, 3,10 persen pada November 2025, tetapi angka itu juga harus dibaca bersama struktur ekonomi NTT yang masih sangat bergantung pada pertanian, kehutanan dan perikanan, yang menyumbang 28,58 persen perekonomian daerah. Gini Ratio berada pada 0,322.

Itulah sebabnya gempa ini semestinya tidak hanya diperlakukan sebagai operasi penyelamatan oleh pemerintah, tapi harus ditempatkan ebagai panggilan untuk memperbaiki ketidakadilan pembangunan. 

Dengan kata lain, Indonesia tidak semestinya hanya terdorong membangun NTT hanya ketika NTT sedang runtuh. Bahkan Pembangunan semestinya telah hadir sebelum bencana datang, sehingga ketika gempa terjadi, masyarakat tidak kehilangan seluruh fondasi kehidupannya sekaligus.

Jalan yang baik bukan hanya infrastruktur ekonomi, karena dalam masa bencana jalan adalah jalur penyelamatan. Rumah sakit bukan hanya fasilitas kesehatan, tapi juga benteng terakhir kehidupan. 

Sekolah bukan hanya gedung pendidikan, tapi juga tempat anak-anak membangun masa depan. Pelabuhan dan bandara bukan hanya pintu ekonomi, karena dalam situasi darurat, keduanya adalah urat nadi kemanusiaan.

Karena itu, pemerintah pusat perlu menempatkan upaya rekonstruksi NTT dengan paradigma build back better, bukan hanya build back. Rumah yang dibangun kembali harus memenuhi standar tahan gempa. 

Sekolah, puskesmas, rumah sakit, jembatan, pelabuhan dan fasilitas pemerintahan harus diaudit secara struktural. Pemetaan mikrozonasi gempa harus menjadi dasar tata ruang dan izin pembangunan di wilayah rawan. 

Sistem peringatan tsunami perlu diperkuat, termasuk jalur evakuasi, rambu, titik kumpul dan latihan berkala di desa-desa pesisir.

Lebih penting lagi, rekonstruksi harus sekaligus menjadi program percepatan pembangunan NTT. Anggaran pemulihan tidak lagi dihitung untuk mengganti apa yang roboh, tetapi untuk mengurangi kerentanan yang selama ini membuat masyarakat miskin menjadi korban paling berat ketika bencana datang.

Pemerintah pusat bisa menjadikan kawasan terdampak sebagai proyek percontohan pembangunan tahan bencana, berupa konektivitas antarpulau yang lebih kuat, jaringan listrik dan komunikasi yang lebih tangguh, fasilitas kesehatan yang terdesentralisasi, sekolah aman bencana, gudang logistik regional, serta sistem transportasi darurat yang dapat bergerak cepat ketika satu jalur terputus.

Pemerintah provinsi dan kabupaten juga sebaiknya tidak diperlakukan hanya sebagai  pelaksana bantuan. 

Mereka perlu menyusun master plan pemulihan lima sampai sepuluh tahun yang menghubungkan rehabilitasi fisik dengan pemulihan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan mental, UMKM, pertanian, perikanan dan pariwisata. 

Setiap rupiah bantuan harus diarahkan untuk mengembalikan martabat, bukan menciptakan ketergantungan.

Indonesia pernah menunjukkan kekuatan solidaritas luar biasa ketika bencana besar melanda Sumatra. Banyak tokoh publik, komunitas dan influencer turun tangan menggalang bantuan. Semangat yang sama layak hadir untuk NTT. 

Tetapi empati yang paling tinggi bukanlah belas kasihan. Empati adalah kesediaan menempatkan penderitaan orang lain sebagai persoalan bersama. NTT tidak membutuhkan tatapan iba. NTT membutuhkan negara yang hadir dengan hormat.

Gempa adalah peristiwa alam. Namun besarnya korban dan lamanya penderitaan tidak selalu merupakan takdir alam. Di sanalah kebijakan publik bekerja. 

Kualitas bangunan, akses jalan, kesiapan rumah sakit, kemampuan evakuasi, distribusi logistik, kualitas pendidikan, kemiskinan dan ketimpangan adalah hasil dari keputusan-keputusan manusia.

Bumi memang tidak dapat diperintah agar berhenti bergerak. Tetapi negara dapat memastikan bahwa ketika bumi bergerak, manusia tidak selalu menjadi korban. 

Maka dari reruntuhan Flores, ada satu pesan yang seharusnya sampai ke Jakarta,  jangan hanya bangun kembali rumah-rumah yang roboh. Bangun kembali rasa keadilan.

Jika setelah gempa ini NTT memperoleh jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih aman, rumah sakit yang lebih kuat, ekonomi yang lebih produktif, pariwisata yang lebih inklusif, konektivitas yang lebih murah dan manusia yang lebih berdaya, maka tragedi ini setidaknya telah melahirkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rekonstruksi.

Bencana tidak pernah membawa makna dengan sendirinya. Manusialah yang memberinya makna melalui cara meresponsnya. Untuk NTT, pilihan itu kini berada di tangan seluruh Indonesia. 

Jangan biarkan bencana Flores hanya dimaknai hanya sebagai gempa yang menewaskan puluhan manusia, tapi sebagai tempat ketika Indonesia akhirnya belajar bahwa pemerataan pembangunan bukan hanya angka dalam dokumen perencanaan, tapi bentuk paling konkret dari penghormatan terhadap kehidupan manusia. 

Semoga bisa demikian. (*)

*) Jannus TH Siahaan adalah doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran.