TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyoroti sejumlah rencana belanja alat kesehatan (alkes) yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.
Justin menemukan adanya selisih harga hingga miliaran rupiah antara anggaran yang diajukan dengan harga produk serupa yang tercantum di Indonesia National Procurement Portal (INAPROC).
Temuan tersebut disampaikan Justin dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinkes DKI, Kamis (13/8/2026) lalu.
Dalam rapat itu, Justin meminta Dinkes DKI mengevaluasi kembali rencana belanja agar pengadaan barang dilakukan secara efisien dan sesuai kebutuhan.
"Saya harap belanja-belanja ini bisa dilakukan secara efisien, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi, saya ingin menyoroti beberapa hal saja," kata Justin.
Salah satu yang disoroti yakni rencana pembelian alat kesehatan jantung untuk RSUD Koja.
Justin menyebut anggaran yang disiapkan mencapai Rp26 miliar.
Namun, berdasarkan pengecekan yang dilakukannya melalui INAPROC, harga alat dengan produk serupa berada di kisaran Rp20 miliar.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp6 miliar antara anggaran yang diajukan dengan harga yang ditemukan di portal pengadaan pemerintah tersebut.
"RSUD Koja mau beli alat kesehatan jantung. Di sini dianggarkan Rp26 miliar. Kalau kita lihat di INAPROC, kisarannya hanya Rp20 miliar. Jadi, anggaran yang diajukan lebih mahal Rp6 miliar," ujarnya.
Hal serupa ditemukan Justin dalam rencana pengadaan alat kesehatan jantung di RSUD Budhi Asih.
Ia menyebut anggaran untuk alat tersebut mencapai Rp32 miliar. Sementara dengan spesifikasi yang disebut serupa, harga yang ditemukan di INAPROC berada di kisaran Rp25 miliar.
"Dengan spek yang sama kalau saya temukan di website resmi INAPROC ini harganya sekitar Rp25 miliar. Jadi, Rp7 miliar lebih mahal dianggarkan oleh Dinas Kesehatan," kata Justin.
Tak hanya alat kesehatan jantung, Justin juga menyoroti rencana pembelian alat USG 4 Dimensi di RSUD Cempaka Putih.
Menurut dia, satu unit alat tersebut dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar. Namun, berdasarkan penelusurannya di INAPROC, terdapat produk USG 4 Dimensi dengan harga sekitar Rp154 juta.
"Jadi, angka ini Rp1,3 miliar lebih tinggi dibanding yang ada di INAPROC. Jadi, 874 persen lebih mahal," ungkapnya.
Justin kemudian menyinggung rencana pengadaan General Purpose X-Ray untuk klinik pelayanan kesehatan pegawai.
Ia mengatakan satu unit alat tersebut dianggarkan seharga Rp4,7 miliar.
Sementara produk serupa yang ia temukan berada di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp2,8 miliar.
"Jadi, lebih tinggi sekitar Rp1,9 miliar atau sekitar 67 persen lebih tinggi," ujarnya.
Selain itu, Justin menemukan adanya perbedaan harga dalam rencana pembelian ventilator untuk sejumlah rumah sakit, yakni RSUD Tarakan, Kepulauan Seribu, dan Pademangan.
Dinkes DKI disebut menganggarkan sekitar Rp859 juta untuk satu unit ventilator. Dengan rencana pembelian delapan unit, total anggarannya mencapai sekitar Rp7,7 miliar.
Namun, Justin mengklaim harga produk dengan spesifikasi serupa di INAPROC berada di kisaran Rp377 juta hingga Rp400 juta per unit.
"Jadi, harga Rp800-an juta per unit itu 100 persen lebih mahal," kata Justin.
Justin pun meminta Dinkes DKI tidak hanya fokus pada rencana belanja alat kesehatan. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan pemenuhan hak tenaga kesehatan, khususnya mereka yang berstatus non-ASN.
Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan.
"Jangan sampai juga Ibu Kadis lebih mementingkan belanja-belanja semacam ini dibandingkan memerhatikan gaji-gaji nakes kita yang ada di garda terdepan. Di mana, mayoritasnya adalah non-ASN," tegas Justin.
"Jangan sampai untuk belanja-belanja saja lebih semangat, tapi untuk memerhatikan tenaga-tenaga nakes kita di garda terdepan kita jadi abai," pungkasnya.
