TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan tersebut dilaksanakan tepat sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam aksinya, BEM UI membawa delapan tuntutan utama yang menyoroti aspek ekonomi, hukum, tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan ruang sipil di bawah kepemintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Aksi BEM UI, Ridho, menjelaskan bahwa konsolidasi massa melibatkan unsur internal kampus dan jaringan luar.

"Betul mas, sesuai seruan aksi yang kami unggah di Instagram yaitu pukul 13.00 WIB di Bundaran HI," kata Ridho kepada Tribunnews.com, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan konsolidasi, massa gabungan yang hadir terdiri atas pengurus BEM UI, 15 BEM fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, serta 25 lembaga mahasiswa dari luar kampus.

"Kami bergerak bersama dari Depok," imbuhnya.

Baca juga: Prabowo-Jokowi Tertawa Lepas di Istana, Mensesneg Sebut Keduanya Bestie

BEM UI Pertanyakan Makna Kemerdekaan

Ketua BEM UI Yatalathof Mashum Imawan menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan wadah untuk merayakan seremoni kenegaraan.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk gugatan atas kondisi riil Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," ujar Yatalathof.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?" lanjutnya.

BEM UI menilai persoalan struktural di Indonesia telah bergeser menjadi krisis kedaulatan.

Mereka menyoroti berbagai isu, mulai dari perjanjian dagang bilateral yang dinilai mengorbankan kepentingan nasional, dugaan pembatasan kebebasan berekspresi, hingga penangkapan terhadap sejumlah elemen pemuda.

"Kedaulatan kita digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam," tegas Yatalathof.

Kritik Tajam terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kritik utama BEM UI diarahkan pada gaya komunikasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Yatalathof, narasi besar mengenai kedaulatan nasional yang sering disuarakan pemerintah belum tercermin secara optimal dalam kebijakan di lapangan.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya," kritik Yatalathof.

Baca juga: Megawati Heran Ada Sejuta Sarjana Menganggur: Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Delapan Tuntutan BEM UI

Dalam unjuk rasa tersebut, BEM UI merumuskan delapan tuntutan strategis kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Menghentikan kebijakan yang dinilai sebagai bentuk penegara atas ruang hidup rakyat.
2. Memberantas tuntas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu.
3. Mewujudkan pelaksanaan reforma agraria sejati secara menyeluruh.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat serta harga bahan bakar minyak (BBM).
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
6. Menghentikan sentralisasi kekuasaan, membatalkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD), serta memulihkan otonomi daerah yang utuh.
7. Menetapkan status darurat bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat rehabilitasi korban terdampak.
8. Menghentikan tindakan represif serta intervensi aparat TNI dan Polri dalam ruang sipil, termasuk mendesak pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Minta Maaf Jika Terjadi Kemacetan

Menyadari potensi gangguan arus kendaraan di arteri protokol ibu kota, pihak BEM UI menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat pengguna jalan di Jakarta.

"Kemacetan lalu lintas ini hanya berlangsung beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, ketersediaan lapangan kerja, dan krisis keadilan yang dipaksakan telah berlangsung selama delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," pungkas Yatalathof.