TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG — Sejumlah kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah Jawa Tengah menggelar Upacara Rakyat HUT ke-81 RI secara serentak, Senin (17/8/2026). 

Aksi gerakan massa yang berlangsung di Timbulsoko (Demak), Pundenrejo (Pati), Pegunungan Kendeng Sukolilo (Pati), hingga Tambakrejo (Semarang) ini diusung sebagai bentuk penyuaraan atas berbagai ketidakadilan sosial, konflik tanah, dan kerusakan lingkungan.

Pengacara Publik LBH Semarang, Cornelius Gea, menegaskan bahwa pergerakan di berbagai pelosok daerah tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni mempertanyakan makna kemerdekaan hakiki di tengah himpitan ekonomi dan perampasan ruang hidup.

"Kalau merdeka cuma dianggap bebas dari penjajahan Belanda, itu betul. Tapi warga melihat sampai hari ini masalah air bersih dan tanah yang dirampas menjadi keraguan besar bagi mereka tentang kemerdekaan," ujar Cornelius Gea kepada media, Senin (17/8/2026).

Gerakan ini menyoroti potret ketidakadilan yang dialami warga Pundenrejo Pati terkait sengketa lahan, kemiskinan di kawasan terdampak rob Timbulsoko, hingga ancaman industri ekstraktif penambangan batuan karst di Pegunungan Kendeng.

Kehadiran Kabinet Bayangan dan Tokoh Akademisi Nasional di Bukit Selo Montro

Perhelatan Upacara Rakyat HUT ke-81 RI di Jateng yang berpusat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, dipimpin langsung oleh tokoh JMPPK Pegunungan Kendeng, Gunretno.

Baca juga: Upacara Tanpa Sepatu di Kampung Tenggelam, Warga Timbulsoko Demak Bentangkan Bendera 30 Meter

Upacara tersebut menarik perhatian nasional dengan hadirnya deretan perwakilan "Kabinet Bayangan"—koalisi masyarakat sipil pengawas kebijakan pemerintah—seperti Bhima Yudhistira, Media Askar, Nabiyla Risfa Izzati, dan Isnawati Hidayah.

Selain itu, jajaran akademisi dan tokoh publik nasional seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Yanuar Nugroho, hingga jurnalis Dandy Laksono turut berbaris bersama para petani Kendeng.

"Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekadar teks. Kami perlu mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihatnya," tegas Zainal Arifin Mochtar di sela kegiatan.

Kritik Kebijakan Anggaran dan Tata Kelola Negara

Dalam perhelatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil dan LBH Semarang menyoroti tata kelola anggaran pusat yang dinilai kian membebani masyarakat pedesaan.

Baca juga: Refleksi Kemerdekaan Pers: PWI Jateng Dorong Negara Anugerahi Pahlawan Nasional Almarhum Udin Bernas

Para peserta merespons berbagai persoalan krusial seperti pemangkasan dana desa untuk program sentralistik, lonjakan harga bahan pokok, pemotongan upah, hingga minimnya mitigasi bencana alam akibat kerusakan lingkungan di Jawa Tengah.

Aksi serentak ini ditegaskan sebagai pemicu simpul gerakan rakyat untuk mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah mandat mengelola negara, bukan bertindak tanpa memedulikan kehendak rakyat. (Iwn)