TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan keberlanjutannya tetap dijaga.
Berbagai perdebatan politik mengenai masa depan ibu kota baru itu, menurutnya, tidak boleh mengganggu pembangunan yang telah dimulai.
Basuki menyebut keberlanjutan IKN tidak cukup diukur dari pernyataan politik.
Baca juga: Upacara HUT ke-81 RI di Plaza Seremoni, Basuki Hadimuljono Tunjukkan IKN Tidak Mangkrak
Indikator yang lebih nyata justru terlihat dari pembangunan fisik yang terus berjalan serta mulai masuknya investasi dari dalam dan luar negeri.
Salah satu bukti yang disebut Basuki adalah rencana investasi asal Tiongkok untuk membangun kawasan perkantoran dan hunian apartemen di atas lahan sekitar 38 hektare.
Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun.
“Ini kepercayaan investor yang potensi besar terhadap kemajuan Ibu Kota Nusantara,” kata Basuki seusai
upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Plaza Seremoni IKN, Senin (17/8/2026).
Baca juga: 3 Putra Kaltim Terpilih jadi Pengibar Bendera Merah Putih dalam Upacara HUT ke-81 RI di IKN
Menurut Basuki, investor membutuhkan kepastian sebelum menanamkan modal.
Karena itu, mulai terealisasinya sejumlah investasi di IKN menjadi sinyal bahwa kawasan tersebut dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan.
Masuknya investasi swasta sekaligus menunjukkan pembangunan IKN mulai bergerak dari sekadar proyek pembangunan fisik menuju kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, OIKN masih terus mendorong pembangunan fasilitas pendukung pemerintahan.
Baca juga: Kisah Muhammad Aiman, Siswa SMAN 1 Muara Badak Jadi Paskibraka di IKN, Orang Tua Ungkap Rasa Bangga
Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas pemerintahan telah memasuki tahap persiapan, termasuk proses tender.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa alokasi anggaran pembangunan IKN dipastikan tetap aman dan berjalan, kendati nama IKN tidak disebut secara spesifik dalam 8 Program Prioritas Kebijakan Nasional (PKPN) pada APBN 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki merespons absennya pembahasan IKN dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut mantan Menteri PUPR itu, IKN pada dasarnya berada di bawah payung besar pembangunan infrastruktur nasional, sehingga tidak harus selalu dipaparkan secara terpisah sebagai program tersendiri.
Baca juga: 53 Paskibraka untuk HUT ke 81 RI di IKN, Kolaborasi Purna dari Kukar dan SMA Taruna Nusantara
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau. Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, tidak terpisah," ujar Basuki saat memberikan keterangan di IKN, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/8/2026).
Basuki turut meluruskan isu terkait komitmen pendanaan.
Ia memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48 triliun yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto telah dicairkan secara bertahap oleh pemerintah pusat sejak tahun anggaran sebelumnya.
Ia merincikan, pada tahun 2025 alokasi yang dikucurkan mencapai angka Rp 10 triliun lebih.
Baca juga: BBPJN Kaltim Turun Bersihkan Jalur Utama Sepaku IKN Nusantara Jelang HUT Kemerdekaan RI
Sementara untuk tahun anggaran 2026 ini, untuk sementara telah dialokasikan dana sebesar Rp 6 triliun.
"Sudah, mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian, tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun. Nanti akan ada insya Allah tambahan di 2027," kata Basuki optimistis.
Selain urusan fisik konstruksi, Otorita IKN kini mulai menggeser fokus pada pengelolaan dan perawatan aset negara yang telah selesai dibangun.
Sejumlah gedung dan fasilitas yang sebelumnya digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini telah resmi diserahterimakan ke OIKN.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltim 15 Agustus 2026: IKN Cerah hingga Siang, Ini Rincian 10 Kabupaten dan Kota
Konsekuensinya, OIKN memegang penuh tanggung jawab terkait operasional serta pemeliharaan seluruh bagunan tersebut.
Untuk menopang kebutuhan operasional aset-aset baru tersebut, OIKN telah menyiapkan alokasi anggaran khusus sebesar Rp 500 miliar pada tahun ini.
"Kami harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mengoperasikannya. Dan kami siapkan itu, sekitar Rp 500 miliar tahun ini," pungkas Basuki, dilansir dari Kompas.com. (*)
