TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Polda Metro Jaya menerjunkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen mahasiswa di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Khusus di wilayah Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat mengagendakan penebalan pengamanan dengan menyiagakan 6.962 personel di beberapa titik vital, seperti kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menginstruksikan seluruh jajarannya agar mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan terukur saat mengawal jalannya penyampaian aspirasi.
"Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya," ujar Reynold, Selasa (18/8/2026).
Reynold menegaskan seluruh pergerakan pasukan di lapangan wajib berada dalam satu komando.
Ia melarang keras para petugas mengambil tindakan di luar prosedur hukum maupun bergerak secara individual.
Selain itu, ia memastikan tidak ada anggota yang dibekali atau menggunakan senjata api selama mengawal aksi demonstrasi.
"Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur," tegasnya.
Di sisi lain, Reynold mengimbau agar massa aksi mewaspadai potensi penyusupan dari kelompok penyusup yang berniat memprovokasi suasana.
"Jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini," kata Reynold.
Ia turut mengingatkan bahwa kawasan Bundaran HI bukan merupakan lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan penyampaian aspirasi, mengingat padatnya roda perekonomian dan mobilitas warga di area tersebut.
Guna mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi aksi, personel Dit Lantas Polda Metro Jaya dan Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas bakal diterapkan secara situasional.
"Kami menyampaikan kepada masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk arus lalu lintas, petugas akan melakukan pengaturan di lapangan. Apabila diperlukan rekayasa lalu lintas, maka akan diterapkan secara situasional," pungkasnya.
Diketahui, aksi hari ini rencananya digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Aksi tersebut digelar sehari setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
BEM UI menegaskan, aksi kali ini bukan untuk merayakan kemerdekaan, melainkan mempertanyakan kembali makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang akan disuarakan kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
Kedua, BEM UI mendesak pemerintah menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, mereka meminta pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati.
Keempat, BEM UI menuntut penurunan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
Kelima, mahasiswa meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah.
Ketujuh, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores sekaligus mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
Kedelapan, BEM UI menuntut penghentian represivitas serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil dan meminta pembubaran Yon TP.
