TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Cipayung Papua Barat Daya yang terdiri dari Badko HMI Papua Barat–Papua Barat Daya, PKC PMII Papua Barat–Papua Barat Daya, GMKI Tanah Papua, dan GMNI Tanah Papua menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan di Papua Barat Daya.
Seruan tersebut disampaikan sebagai refleksi atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia sekaligus tiga tahun terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Cipayung menilai, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur, serapan anggaran, maupun bertambahnya struktur pemerintahan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Cipayung Papua Barat Daya menilai pertanyaan penting yang perlu dijawab pemerintah saat ini bukan sekadar berapa banyak pembangunan yang telah dilakukan, melainkan siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator makro Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan.
Baca juga: Bupati Johny Kamuru Pastikan Proses Sekda Sorong Berjalan, Pelantikan Awal September
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Salurkan Santunan JKM Rp42 Juta kepada 10 Ahli Waris Pekerja Rentan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat Daya pada 2025 mencapai 70,55 dan masuk kategori tinggi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 tercatat 6,41 persen.
Namun, di sisi lain, angka kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Papua Barat Daya disebut masih berada pada kisaran 17,50 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya paradoks pembangunan, ketika pertumbuhan indikator makro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Cipayung menyebut kondisi tersebut sebagai growth without equity, yakni pertumbuhan yang tercatat secara statistik, tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat.
Menurut Cipayung Papua Barat Daya, persoalan pembangunan di Tanah Papua saat ini bukan semata-mata berkaitan dengan keterbatasan sumber daya fiskal. Berbagai sumber pembiayaan pembangunan, termasuk Dana Otonomi Khusus, transfer ke daerah, dan kebijakan afirmatif telah tersedia.
Karena itu, persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah efektivitas tata kelola, ketepatan prioritas kebijakan, serta kemampuan pemerintah memastikan manfaat pembangunan sampai kepada masyarakat.
Cipayung juga menyoroti fenomena institutional expansion without social transformation, ketika perkembangan struktur pemerintahan tidak selalu diikuti transformasi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Soroti Keluhan Warga, Anggota Komisi C DPRK Sorong Pastikan Air Bersih Tetap Dikelola UPTD
Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Bupati Karel Murafer Launching Program MAPAN di Maybrat pada HUT ke-81 RI
Pemekaran Papua Barat Daya, menurut mereka, harus dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan, bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.
“Pemekaran bukanlah tujuan pembangunan, melainkan instrumen pembangunan. Keberhasilan pemekaran tidak dapat diukur dari bertambahnya kantor pemerintahan, kendaraan dinas ataupun aktivitas seremonial birokrasi. Keberhasilannya harus diukur dari apakah kualitas hidup rakyat menjadi lebih baik,” demikian sikap Cipayung Papua Barat Daya yang disampaikan oleh Ketua Umum Badko HMI Papua Barat–Papua Barat Daya Abdul Qadir Loklomin.
Cipayung juga menyoroti struktur ekonomi daerah yang hingga kini masih banyak ditopang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor produktif dengan nilai tambah lebih tinggi dan lapangan kerja berkualitas masih perlu diperkuat.
Menurut mereka, persoalan tidak hanya terletak pada angka pengangguran.
Masyarakat yang telah bekerja pun belum tentu terbebas dari kerentanan ekonomi apabila pekerjaan yang tersedia memiliki produktivitas dan pendapatan yang rendah.
Cipayung turut mengkritisi orientasi pembangunan yang dinilai masih terlalu menekankan serapan anggaran dibandingkan dampak pembangunan.
Mereka menilai keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada seberapa besar APBD terserap, tetapi harus dilihat dari dampak terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan kualitas pelayanan dasar.
Atas kondisi tersebut, Cipayung Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah dengan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Baca juga: 433 Warga Binaan Lapas Sorong Terima Remisi HUT ke-81 RI, Sukarna: Bentuk Apresiasi Perilaku Baik
Baca juga: Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI, Wali Kota Sorong Tekankan Kerja Nyata dan Pembangunan Masyarakat
Cipayung juga meminta DPR Papua Barat Daya memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program strategis daerah agar pembangunan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome based development), bukan semata-mata mengejar realisasi anggaran dan indikator administratif.
Pemerintah juga diminta memastikan setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab tiga persoalan utama, yakni mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Bagi Cipayung, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi ruang refleksi, bukan hanya seremoni tahunan.
“Rakyat tidak hidup dari baliho pembangunan, laporan kinerja, maupun pidato-pidato peringatan kemerdekaan. Rakyat hidup dari pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidup,” tegas mereka.
Cipayung Papua Barat Daya menegaskan, jika 81 tahun kemerdekaan Indonesia dan tiga tahun pemekaran Papua Barat Daya belum mampu menghadirkan keadilan sosial secara lebih merata, maka evaluasi terhadap arah pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.(Tribunsorong.com/ismail saleh)
