TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mematangkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen ini ditegaskan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.
"Kami sudah mentradisikan penyerapan aspirasi dari masyarakat pengguna jasa sebagai bahan perbaikan ke depan.
Ini sesuai dengan amanah undang-undang terkait pelayanan publik," ujar Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Nikodemus Sigit Rahardjo, Selasa (18/8/2026).
Dalam memberikan pelayanan, Kanwil DJKN Jateng-DIY mengoptimalkan dua aplikasi inti yang masuk dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yakni Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan portal lelang.go.id.
Kehadiran aplikasi tersebut memudahkan pemangku kepentingan mengurus pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)—seperti perpanjangan sewa hingga penghapusan barang inventaris—tanpa harus hadir secara fisik di kantor.
Baca juga: Plot Twist, Mantan Manajer Ternyata Jadi Dalang Perampokan SPBU Selokromo Wonosobo
Pengaduan dan konsultasi masyarakat kini juga didominasi melalui saluran digital, media sosial, email, hingga portal resmi instansi.
"Transformasi digital di tempat kami sedang masif.
Semua layanan non-core seperti lelang dan pengelolaan kekayaan negara bisa dilakukan secara elektronik dari tempat kerja masing-masing," terangnya.
Transformasi digital ini berdampak positif pada kinerja penerimaan negara. Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari bea lelang di wilayah Jateng-DIY mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,83 persen dibandingkan tahun 2025.
"Capaian PNBP dari bea lelang naik dari Rp51,16 miliar menjadi Rp54,15 miliar," jelasnya.
Ia menambahkan, pergerakan nilai akumulasi pokok lelang tahun ini difokuskan pada pelayanan pejabat lelang kelas 1 yang menangani hak tanggungan perbankan dan penghapusan BMN.
Sementara lelang sukarela berbasis swasta ditangani oleh pejabat lelang kelas 2 melalui balai lelang.
Untuk menjangkau wilayah Jawa Tengah dan DIY, Kanwil DJKN didukung oleh lima Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jawa Tengah—yakni Semarang, Surakarta, Purwokerto, Tegal, dan Pekalongan—serta satu KPKNL di Kota Yogyakarta.
Dari total target wilayah Jateng-DIY, KPKNL Semarang menyumbang porsi terbesar hingga hampir 60 persen.
"Wilayah kerja KPKNL Semarang mencakup sekitar 13 kabupaten/kota dengan jumlah stakeholders terbanyak.
Pertumbuhan ekonomi di ibu kota provinsi yang tinggi membuat aktivitas lelang dan pengelolaan aset di Semarang menjadi yang paling dominan, disusul oleh KPKNL Surakarta, Purwokerto, Tegal, dan Pekalongan," pungkasnya. (aji)
