TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian unjuk rasa yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya pengaruh dan pendanaan asing di balik dinamika aksi massa yang berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah wilayah Indonesia.
Gelombang demonstrasi tersebut pada awalnya dipicu persoalan domestik, terutama pemberian tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, kesenjangan ekonomi, serta meningkatnya biaya hidup turut memperbesar ketidakpuasan publik.
Aksi yang semula menyuarakan tuntutan sosial dan ekonomi kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Massa mendatangi rumah sejumlah anggota DPR RI dan pejabat. Peristiwa tersebut juga menimbulkan korban jiwa, dengan laporan menyebut enam orang meninggal dunia, ribuan orang ditahan, dan ratusan lainnya terluka.
Tekanan publik akhirnya mendorong pemerintah dan DPR melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk terkait tunjangan anggota DPR RI.
Namun, di tengah evaluasi terhadap akar persoalan domestik tersebut, muncul tudingan mengenai keterlibatan jaringan asing dalam dinamika aksi.
Nama Open Society Foundations (OSF) yang didanai miliarder George Soros disebut dalam sejumlah ulasan sebagai salah satu lembaga yang memiliki jejaring pendanaan dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Analis Swiss Angelo Giuliano, dalam wawancara dengan media Rusia Sputnik pada 1 September 2025, menyebut adanya dukungan OSF terhadap sejumlah kelompok di Indonesia.
“OSF milik George Soros sudah beroperasi sejak 1990-an mengeluarkan biaya milyaran dolar AS secara global. OSF mendukung sejumlah kelompok termasuk TIFA yang berkontribusi dalam dinamika sosial politik di Indonesia,” kata Giuliano merespons hal tersebut, dikutip Selasa (18/8/2026).
OSF, melalui lembaga lokal Yayasan Kurawal, juga disebut meluncurkan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.
Dugaan tersebut kemudian dikaitkan dengan pernyataan sejumlah pengamat dan tokoh yang melihat adanya pola gerakan yang lebih luas.
Penulis The China Trilogy, Jeff J. Brown, misalnya, menilai aksi protes di Indonesia memiliki kemiripan dengan pola gerakan di Serbia.
Ia berpandangan terdapat kepentingan Barat dalam perubahan politik di sejumlah negara.
Isu campur tangan asing juga pernah disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Ia menilai kerusuhan yang terjadi di Kompleks DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya dipicu faktor internal.
Pada 26 September 2025, pemerhati sosial Aditya Setiawan turut menyoroti dugaan manipulasi momentum demonstrasi oleh jaringan asing.
“Data yang beredar menunjukan keterlibatan jaringan internasional seperti Open Society Foundations dalam mendanai NGO lokal. Itu digunakan untuk mengerakan kelompok pemuda dan buruh menyebarkan narasi negatif terhadap pemerintahm,” ujar Aditya Setiawan.
Menurut Aditya, aliran dana tersebut disalurkan melalui Yayasan Kurawal kepada sejumlah organisasi lokal seperti Komite Politik Social Movement Institute dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Perhatian terhadap hubungan pendanaan tersebut kembali muncul pada 2026.
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, dalam senarai @UltaUltimatum pada 26 April 2026 menyebut adanya aliran dana OSF kepada Kurawal sepanjang 2019-2024.
Ia menyebut nilai dana tersebut mencapai 6,190.000 juta dollar AS atau sekitar Rp106 miliar, setara rata-rata Rp2,2 miliar per bulan. Nababan juga menyebut sejumlah lembaga lain, termasuk CELIOS dan LBHM, dalam pembahasan mengenai jaringan pendanaan tersebut.
Menurut Nababan, sejumlah nilai yang dibawa melalui jaringan tersebut berkaitan dengan kebebasan individu, hak asasi manusia, perdagangan bebas hingga pandangan hidup LGBT. Ia menilai masuknya agenda eksternal perlu dicermati ketika beririsan dengan dinamika politik dan sosial di dalam negeri.
Nababan juga mengaitkan Soros dengan peristiwa Black Wednesday, ketika spekulasi terhadap poundsterling berkontribusi terhadap tekanan besar terhadap mata uang Inggris.
Ia menilai perbedaan pandangan mengenai nasionalisme dan nilai universal menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat pengaruh lembaga internasional terhadap perkembangan sosial-politik di suatu negara.
Meski demikian, tudingan mengenai keterlibatan asing tersebut mendapat respons dari Yayasan Kurawal. Melalui laman blog pada 29 September 2025, Kurawal justru mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap secara menyeluruh fakta di balik rangkaian kerusuhan.
Kurawal menyatakan bahwa pembungkaman warga bukanlah penegakan hukum.
Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah membentuk TGPF untuk mengusut sejumlah kasus besar, termasuk kerusuhan Mei 1998 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Perdebatan mengenai pengaruh asing menunjukkan bahwa gejolak 2025 tidak dapat dibaca hanya dari satu sisi.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, persoalan ekonomi, kenaikan pajak daerah, hingga tuntutan terhadap DPR merupakan faktor domestik yang menjadi pemicu awal.
Di sisi lain, dugaan adanya jejaring pendanaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana organisasi dan aktor eksternal berperan dalam memperkuat narasi, mobilisasi, atau dinamika gerakan masyarakat sipil.
Karena itu, tudingan mengenai campur tangan asing membutuhkan pembuktian yang transparan agar tidak berhenti menjadi spekulasi politik.
Demikian pula, tuduhan bahwa seluruh aksi masyarakat digerakkan pihak asing berisiko mengabaikan persoalan nyata yang menjadi sumber ketidakpuasan publik.
Pada 8 Desember 2025, kembali muncul peringatan mengenai potensi intervensi asing yang dikaitkan dengan berbagai gerakan perubahan politik seperti Revolusi Oranye di Ukraina dan Revolusi Mawar di Georgia.
Pola tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep Colour Revolution yang dinilai dapat berkembang menjadi ketidakstabilan politik apabila tidak diantisipasi.
Di tengah perdebatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus stabilitas sosial.
Gejolak 2025 pada akhirnya menyisakan dua agenda besar: memastikan aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang dalam demokrasi dan memastikan setiap dugaan intervensi asing dapat diuji melalui data serta mekanisme hukum yang transparan.
Dengan demikian, evaluasi terhadap rangkaian aksi massa tidak berhenti pada siapa yang berada di balik demonstrasi, tetapi juga menjawab mengapa ketidakpuasan sosial dapat berkembang sedemikian besar.
