TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Komisi D DPRD Jember menyoroti anggaran untuk cetak stiker bantuan sosial yang mencapai Rp 2,8 miliar dalam rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Temuan itu disampaikan saat Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Jember, dalam penyelarasan anggaran P-APBD 2026, Selasa (18/8/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Komisi D mencermati sejumlah anggaran pada masing-masing program Dinsos PPPA. Selain pencetakan stiker, anggota dewan juga menyoroti belanja paket sembako yang nilainya mencapai Rp 22 miliar.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mempertanyakan besarnya anggaran pencetakan stiker yang mencapai Rp 2,8 miliar.
Menurut Wahyu, nilai tersebut terlihat tidak proporsional jika dibandingkan dengan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang menjadi mitra Komisi D.
"Ini ada biaya pencetakan stiker sampai Rp 2,8 miliar. Sedangkan di OPD lain, contoh BPBD yang mengurusi bencana, biayanya malah kecil. Kami minta, agar anggaran untuk pencetakan stiker ini diefisiensi dan digeser ke program lain," ujar Wahyu Prayudi, politisi dari PDI Perjuangan.
Baca juga: PDI Perjuangan Jember Rayakan HUT ke-81 RI dengan Bersih-Bersih Pantai Pancer
Berdasarkan data yang diperoleh TribunJatimTimur.com, anggaran Rp 2,8 miliar tersebut terdiri atas Rp 1,5 miliar untuk cetak stiker bantuan pangan dan Rp 1,3 miliar untuk cetak stiker KPM/UHC.
Stiker tersebut digunakan sebagai penanda bagi keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan pemerintah. Program yang terkait antara lain bantuan pangan, Universal Health Coverage (UHC), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Jumlah stiker yang harus dicetak mencapai ratusan ribu lembar. Untuk stiker bantuan pangan saja, jumlahnya sekitar 398 ribu lembar.
Komisi D menilai nilai anggaran yang disiapkan Dinsos PPPA masih terlalu tinggi. Karena itu, Komisi D menyepakati perlunya efisiensi dan pengurangan anggaran tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, mengatakan pengurangan anggaran bahkan diarahkan mencapai sekitar Rp1 miliar. Anggaran yang dihemat nantinya dapat dialihkan untuk program lain yang dinilai lebih prioritas.
Baca juga: Jember Cinta Kesehatan Tahap II Sasar 10 Ribu Penerima, Terbuka untuk Warga Luar Daerah
"Kami sampaikan kepada Dinas Sosial agar ada pengurangan untuk anggaran stiker ini, bahkan mencapai Rp 1 miliar lebih. Supaya anggaran ini digeser ke program lain, terutama untuk program pemberdayaan dan perlindungan perempuan/anak," ujar Khoris, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Khoris menilai program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius melalui dukungan anggaran yang memadai.
Terlebih, mulai tahun ini Dinas Sosial mendapatkan tambahan tugas setelah dilakukan penggabungan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya berada dalam OPD tersendiri.
Menurut Khoris, penguatan anggaran pada bidang tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak meskipun terjadi perubahan struktur organisasi.
"Ini juga untuk membuktikan bahwa meskipun dilebur, pemerintah tetap serius memperhatikan perempuan dan anak. Contoh untuk advokasi hukum korban kekerasan, terutama perempuan," tegas Khoris.
Meski Komisi D telah meminta pengurangan dan pengalihan anggaran, teknis penempatan anggaran hasil efisiensi masih diserahkan kepada Dinsos PPPA Jember.
Baca juga: Karyawan Toko di Jember Meninggal Tertimpa Tumpukan Kain Setinggi 5 Meter
Selain anggaran cetak stiker, Komisi D juga meminta Dinsos PPPA mengevaluasi belanja paket sembako yang mencapai Rp 22 miliar dalam P-APBD 2026.
Salah satu penggunaannya adalah penyediaan paket sembako bagi keluarga yang dikunjungi melalui program Tim Homecare.
Komisi D meminta anggaran tersebut turut dikaji agar efisiensi dapat dilakukan dan belanja daerah bisa diarahkan pada program yang dianggap lebih mendesak.
Baca juga: JLS Jember-Banyuwangi Dilanjutkan, Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rp 3 Triliun
Kepala Dinsos PPPA Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan Komisi D dengan melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran.
Untuk pencetakan stiker, Helmi menjelaskan pihaknya dapat menyederhanakan sistem dengan menggunakan satu stiker yang memuat daftar jenis bantuan yang diterima oleh setiap keluarga.
Dengan sistem tersebut, jenis bantuan yang diterima cukup ditandai atau dicentang pada stiker yang sama.
"Stiker ini nanti juga dilengkapi barcode, jadi tidak bisa digeser atau penerimanya diubah," ujar Helmi.
