TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said, mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak pada ukuran kemajuan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik.
Menurutnya, kemajuan material yang tidak diikuti pembangunan moral, tata kelola, dan kualitas demokrasi berisiko membuat bangsa kehilangan arah.
Pesan tersebut disampaikan Sudirman dalam orasi kemerdekaan di Universitas Harkat Negeri, Tegal, Jawa Tengah.
Dia menilai makna kemerdekaan perlu dilihat lebih jauh dari sekadar terbebas dari penjajahan fisik.
Menurut Sudirman, kemerdekaan sejati tercermin ketika masyarakat bergerak secara sadar untuk mengurus kepentingan bersama, bukan karena tekanan kekuasaan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai usaha bersama, yang berlawanan dengan pola upaya paksa.
“Warga membayar pajak karena takut sanksi adalah upaya paksa. Warga membayar pajak karena sadar itu iuran membiayai hidup bersama adalah usaha bersama."
"Warga memilih pemimpin karena telah menerima uang atau janji adalah upaya paksa terselubung. Warga memilih pemimpin karena ingin sungguh-sungguh mencari yang terbaik adalah usaha bersama,” kata Sudirman Said kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan upaya paksa dan usaha bersama tidak terletak pada hasil yang terlihat, tetapi pada motivasi yang melatarbelakanginya.
Dalam usaha bersama, masyarakat menjadi subjek yang secara sadar menyatukan sumber daya, kemampuan, dan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi Merebut Kemerdekaan di Bundaran HI, Desak Pemerintah Penuhi Tuntutan Rakyat
Sudirman kemudian menyoroti paradoks pembangunan Indonesia.
Di satu sisi, berbagai indikator ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan kemajuan.
Namun di sisi lain, ia melihat sejumlah indikator sosial, pendidikan, demokrasi, dan tata kelola justru menunjukkan persoalan.
Ia mencatat pendapatan per kapita Indonesia meningkat lebih dari empat kali lipat, dari USD463 pada 1998 menjadi USD5.083 pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari 66,5 pada 2010 menjadi 75,9 pada 2025.
Namun, menurut Sudirman, kemajuan tersebut berjalan beriringan dengan penyusutan kelas menengah, penurunan skor PISA, serta penurunan sejumlah indeks yang berkaitan dengan korupsi, demokrasi, dan kebebasan pers.
“Pembangunan yang bersifat badaniah, ekonomi, dan fisik, terus mengalami kemajuan. Tapi, di sisi lain, pembangunan jiwa, pembangunan tata-kelola, penegakan hukum, pembangunan moral dan etik, sedang terus mengalami kemunduran,” ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti kapal yang bergerak cepat tetapi kehilangan arah.
“Hari-hari ini, kondisi ‘kapal tanpa kompas’ tengah marak. Kelincahan otak diunggulkan, kebeningan nurani ditinggalkan. Kekuatan otot dipamerkan, tapi asas kewajaran dipinggirkan,” ujar Sudirman.
Sudirman mengaitkan kritik tersebut dengan pesan yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya, khususnya lirik, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.”
Menurutnya, penempatan pembangunan jiwa sebelum pembangunan badan bukan tanpa alasan.
Pembangunan jiwa, kata dia, menyangkut kejujuran, integritas, rasa malu melakukan kesalahan, keengganan mencuri, serta keberanian mempertahankan sesuatu yang benar.
Tanpa fondasi tersebut, pembangunan ekonomi dan fisik berpotensi kehilangan orientasi.
Sebab itu, menurut Sudirman, Indonesia tidak cukup hanya membangun jalan, gedung, kawasan industri, dan berbagai infrastruktur, tetapi juga harus membangun manusia serta institusi yang menjalankannya.
Ia menilai semangat usaha bersama juga akan sulit tumbuh apabila kekuasaan publik diperlakukan sebagai aset pribadi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok.
Sudirman pun menyerukan agar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif kembali menjalankan fungsi sesuai tujuan awal pembentukannya.
Ia juga mendorong agar kontestasi kepemimpinan tidak didorong semata-mata oleh ambisi memperoleh kekuasaan.
“Keteladanan pemimpin, adalah syarat agar rakyat percaya usaha bersama itu nyata, bukan sebatas slogan,” kata Sudirman.
Gagasan tersebut kemudian ia kaitkan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Bagi Sudirman, koperasi pada dasarnya merupakan bentuk nyata usaha bersama karena kekuatannya seharusnya berasal dari para anggota.
Ia mempertanyakan apakah praktik KDMP di lapangan telah mencerminkan prinsip tersebut atau justru berpotensi menjadi bentuk baru dari upaya paksa.
“Koperasi yang benar adalah koperasi yang tumbuh dari bawah, dari usaha bersama para anggota dan kemudian merimbun-membesar; bukan dari atas ke bawah,” kata Sudirman.
Menurut dia, ukuran keberhasilan sebuah program bukan hanya seberapa besar anggaran atau seberapa cepat program tersebut dibentuk, tetapi apakah masyarakat benar-benar menjadi pelaku utama dan memiliki kesadaran untuk menjalankannya.
Sudirman juga menaruh perhatian pada generasi muda.
Ia membayangkan anak muda Indonesia mengambil bagian dalam pembangunan bukan karena mengejar posisi dan kekuasaan, melainkan karena memiliki kesadaran untuk memperbaiki institusi dan kehidupan bersama.
Hal itu, kata dia, dapat diwujudkan melalui berbagai profesi, mulai dari aparatur sipil negara, prajurit, polisi, penegak hukum, hingga profesional di badan usaha milik negara.
Dunia usaha pun diharapkan bergerak bukan semata karena dorongan atau paksaan regulasi, tetapi melalui gotong royong untuk memperkuat perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.
Sudirman mengajak generasi muda dan seluruh elemen bangsa memberantas budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta mengembalikan kewenangan publik kepada kepentingan publik.
“Budaya KKN dan koncoisme harus diberangus. Karena hal ini akan menjadi penghalang pencapaian cita-cita merdeka dalam arti yang seluas-luasnya. Mari kita berupaya bersama menemukan jalan pulang itu sebelum tersesat terlalu jauh," pungkas Sudirman. (*)
