TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Musim kemarau ekstrem tahun ini menyebabkan krisis air bersih terus meluas di kabupaten Jembrana. 

Terakhir, warga di sejumlah banjar di Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo mulai alami krisis air bersih. 

Di lokasi tersebut ada ratusan kepala keluarga (KK) yang terdampak. 

Sebelumnya, warga setempat memanfaatkan sumber air pegunungan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Baca juga: 596 KK Terdampak Kemarau Ekstrem hingga Agustus 2026, Ribuan Warga Jembrana Bali Krisis Air Bersih

Menurut data yang berhasil diperoleh Tribun Bali, wilayah yang terdampak kemarau ekstrem tahun ini terus bertambah. 

Jika sebelumnya terjadi di 7 Banjar/Lingkungan, kini kembali bertambah dua banjar. Adalah Banjar Kedisan dan Sekar Kejula Kelod di Desa Yehembang Kauh. 

Di Banjar Sekar Kejula sedikitnya ada 241 KK dan 134 KK di Banjar Kedisan yang mengalami krisis air bersih. 

Dengan tambahan tersebut, total warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Jembrana tercatat sebanyak 971 KK tersebar di sembilan banjar/kelurahan di empat kecamatan berbeda.

“Sejak hari Minggu kemarin kita sudah distribusikan air bersih ke warga terdampak di wilayah Desa Yehembang Kauh. Jadi sudah dua kali,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, I Putu Agus Artana Putra saat dikonfirmasi, Selasa 18 Agustus 2026. 

Dia menyebutkan, karena kondisi musim kemarau ekstrem yang terjadi saat ini, pihaknya sudah memasang sedikitnya 14 tandon air tersebar di masing-masing wilayah terdampak. 

Terakhir adalah di Banjar Sekar Kejula dan Banjar Kedisan di Desa Yehembang Kauh. 

Sebab, jumlah warga yang terdampak di dua titik tersebut mencapai 375 KK. 

“Sebelumnya, warga di sana menggunakan air gunung, cuma karena debit sumber airnya berkurang dan kerusakan saluran pipanya maka banyak warga yang kekurangan air bersih saat ini,” ungkapnya.

Selain BPBD, kata dia, pihak PMI, TNI serta Polri juga membantu untuk melaksanakan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. 

Selain menyalurkan ke tandon air yang disediakan, beberapa kali juga langsung disalurkan ke tempat penampungan warga yang masih terjangkau dengan akses kendaraan. 

Hingga kemarin, tercatat sudah ada 170.000 liter air bersih yang disalurkan di Jembrana, Bali. 

“Untuk masyarakat yang memiliki tempat penampungan cukup besar dan bisa diakses kendaraan truk tangki bisa informasikan ke kami agar dibantu distribusi dan disalurkan ke warga yang membutuhkan nantinya,” tandasnya. 

Musim kemarau ekstrem juga berdampak ke sektor pertanian. Hingga akhir pekan lalu, tercatat 100 hektare sawah yang terdampak kekeringan. 

Dari jumlah tersebut 22 hektare di antaranya gagal panen alias puso. Sedangkan sawah yang pulih dari dampak tersebut tercatat seluas 6 hektare.

Sebaran 100 hektare sawah tersebut di 4 kecamatan berbeda yakni Kecamatan Melaya, Negara, Jembrana, dan Mendoyo. 

Untuk lahan pertanian padi yang berhasil diselamatkan seluas 6 hektare sawah dengan metode pembagian air dengan pemantauan langsung petugas pertanian atau PPL di lapangan.

“Dari total luas sawah yang terdampak, ada 22 hektare yang mengalami puso. Sejatinya di sana sumur bor tersedia namun belum mampu menjangkau seluruh lahan yang mengalami kekeringan,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jembrana, I Putu Eka Arta. 

Eka Arta menyebutkan, hasil pendataan tim lapangan ini juga sudah disampaikan ke pihak BPBD Jembrana untuk langkah penanganan selanjutnya. 

Salah satunya adalah mengusulkan tambahan sumber air, termasuk pengajuan sumur bor lewat koordinasi dengan BPBD dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.

“Selain itu, kami juga sudah memberikan rekomendasi terkait penggunaan BBM sesuai usulan petani untuk pemanfaatan alsintan maupun sumur bor keperluan pertanian di seluruh wilayah,” jelasnya. 

Pihaknya telah mengajukan usulan tambahan sumur bor sebanyak 17 titik. Jumlah tersebut nantinya disebar di sejumlah subak yang potensi terdampak kekeringan paling tinggi.  

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiagakan langkah antisipasi dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama instansi terkait telah menggelar koordinasi guna merespons potensi bencana kekeringan dan keterbatasan sumber daya air.

Dewa Indra menjelaskan langkah cepat penyaluran bantuan air bersih serta pengecekan peralatan telah dilakukan di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak. 

Penyaluran bantuan air bersih mencakup koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, hingga PDAM. 

Dewa Indra mengonfirmasi distribusi air bersih sudah mulai berjalan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan rawan kekeringan. 

“Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM, berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat, itu air bersih. Kan sudah ada, sudah mulai, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli,” tambah Dewa Indra, Selasa 18 Agustus 2026.

Selain pasokan air bersih untuk kebutuhan harian warga, Pemprov Bali juga menaruh perhatian pada sektor pertanian. 

Untuk mengantisipasi kelangkaan air irigasi, Dinas Pertanian Provinsi Bali memetakan penyediaan sumur bor bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

“Kalau kekeringan maka upaya yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat, baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor-sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan baru, sudah dipetakan semua dan sudah dibuatkan,” tegasnya.

Pemerintah Daerah berharap kondisi kemarau panjang ini dapat segera teratasi seiring dengan berjalannya skema bantuan air dan kesiapan infrastruktur pendukung sebelum memasuki musim penghujan. (mpa/sar)