TRIBUNKALTIM.CO - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan Bahaan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam beberapa pekan terakhir, antrean untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut dilaporkan terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari pantauan TribunKaltim.co, antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU yang menjual Pertalite di kota Balikpapan, Provinsi Kaltim.
Di SPBU Jalan MT Haryono, Damai, Kota Balikpapan antrean kendaraan mengular hingga ke jalan.
Baca juga: Viral Penampakan Tak Biasa SPBU di Samarinda, Ada Kanopi untuk Pengendara Motor yang Antre Pertalite
Warga masyarakat yang memiliki kios, warung atau toko harus memasang tulisan STOP DISINI ANTRIAN BBM di depan tempat usahanya.
Selain itu, sebagian badan jalan juga dipadati dengan kendaraan sehingga arus lalu lintas di ruas Jalan MT Haryono di sekitaran SPBU menjadi tersendat hingga macet.
Antrean panjang di sejumlah wilayah di Indonesia ini merupakan efek domino dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kondisi antrean tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kelancaran distribusi.
Selain itu, fenomena ini memicu ketidakseimbangan pasokan jika tidak diimbangi dengan perilaku konsumsi yang bijak dari masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Mulyanto, menilai perlu ada langkah yang lebih komprehensif untuk mengatasi antrean panjang di SPBU tersebut.
Ekonom ini menjelaskan, langkah pertama yang harus menjadi perhatian yakni memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran.
Pasalnya, Pertalite dan Solar merupakan barang yang mendapat subsidi negara, sehingga manfaatnya semestinya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran," kata Mulyanto saat dihubungi redaksi Tribunnews.com dari Kantor Tribunnews Solo di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2026).
Selain membenahi penyaluran subsidi, pemerintah juga perlu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya dengan memperluas kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat.
"Pemerintah harus terus mengusahakan agar pendapatan masyarakat juga ikut naik, caranya perluas kesempatan kerja," ungkap dia.
Di sisi lain, lanjut Mulyanto, pemerintah juga perlu menjaga agar harga kebutuhan pokok, seperti sembako, tetap stabil.
Pengendalian harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, beban ekonomi tidak semakin berat ketika terjadi dinamika harga energi.
"Barang-barang yang masuk kategori kebutuhan pokok seperti sembako usahakan tidak ikut naik," tandas dia.
Mulyanto melanjutkan, untuk masyarakat yang benar-benar belum memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui bantuan sosial (bansos).
"Beri bansos tunai dan nontunai bagi keluarga yg benar-benar tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup layak," bebernya.
Selain itu, menurut Mulyanto, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang menggunakan BBM subsidi sebagai penunjang mata pencaharian, seperti petani dan nelayan.
"Alokasi BBM kepada petani atau nelayan harus melalui jejaring khusus agar tidak bersaing dengan pihak-pihak yang berpendapatan cukup atau berpendapatan menengah ke atas," jelas dia.
"Pihak-pihak yang menggunakan BBM subsidi untuk mata pencaharian sehari-harinya harus menjadi prioritas yang utama dan pertama," imbuhnya.
Baca juga: Kuota BBM Subsidi 2027 Turun Jadi 20,09 Juta KL, Pemerintah Perketat Pertalite
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)
