PROHABA.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola dan manajemen posko yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan saat Mendagri meninjau langsung Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere.
Ia menilai penyajian data penanganan bencana oleh Pemkab Sikka sangat rinci, akurat, dan terpusat.
Informasi yang tersaji mencakup sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, arus bantuan masuk-keluar, hingga pemetaan kebutuhan warga di desa-desa maupun wilayah kepulauan terpencil seperti Pulau Palue.
“Saya lihat datanya detail sekali dan bagus ya, tersentralisir di sini.
Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus,” ujar Mendagri Tito Karnavian usai mendengarkan paparan resmi di Posko Tanggap Darurat.
Baca juga: Wagub Aceh Pimpin Rakor Percepatan Pemulihan Pascabencana, Soroti Sinkronisasi Data dan Huntap
Mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi gempa susulan di kawasan Pulau Flores selama dua pekan hingga satu bulan ke depan, Mendagri mengimbau pemerintah daerah tetap siaga penuh.
Tito secara khusus mengingatkan agar petugas di lapangan tidak memaksakan warga yang masih trauma untuk kembali tidur di dalam rumah.
"Jangan paksa masyarakat untuk tidur di dalam rumah.
Kalau mereka merasa lebih aman berada di luar atau di dalam tenda, silakan.
Yang terpenting penuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air minum, dan sarana pendukung lainnya," kata Mendagri memaparkan.
Di samping penanganan darurat, Mendagri mendesak Pemkab Sikka untuk terus melakukan pembaruan data fisik.
Pendataan mendetail mengenai tingkat kerusakan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga gedung sekolah sangat mendesak dilakukan sebagai fondasi awal tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia memastikan pemerintah akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas dan masyarakat terdampak bencana bisa bangkit kembali.
Ia memastikan Pemerintah Pusat tidak akan tinggal diam dan siap berkolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak gempa di NTT.
Baca juga: Wagub Aceh Dorong Pembentukan Desk Koordinasi Aceh untuk Perkuat Pembangunan Ekonomi
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA yang mendampingi Mendagri sejak 17 Agustus 2026 menjelaskan, berdasarkan pengalaman menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, maka dibutuhkan pendataan kerusakan bangunan, rumah rusak ringan, sedang atau berat dan lain-lain yang detail dan valid lengkap dengan lokasi kerusakan tersebut.
Senada dengan Mendagri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan rehabilitasi sangat bergantung pada kevalidan data awal.
Mengacu pada pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah, seperti di Aceh, data yang presisi mengenai kategori rumah rusak ringan, sedang, hingga berat menjadi kunci utama.
"Wilayah yang cepat dalam merampungkan pendataan, maka bantuan pemulihannya pun akan lebih cepat disalurkan.
Karena itu, dalam setiap dialog dengan warga, Bapak Menteri selalu menekankan pentingnya pendataan cepat dan valid yang dihimpun langsung oleh kepala desa setempat," pungkas Safrizal.
Baca juga: Mahasiswa Diajak Jadi Garda Terdepan Membangun Bangsa, Pesan pada Upacara HUT Ke-81 RI di UBBG
Baca juga: Pemerintah Aceh Perpanjang Status Transisi Pemulihan Pascabencana Selama 90 Hari
Sumber: SerambiNews.com
