TRIBUNWOW.COM - Unggahan video Sekretariat Kabinet yang menampilkan 500 ribu warga mendapat sorotan setelah aksi mahasiswa yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan yang digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam video aksi yang beredar, salah seorang orator menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Prabowo sebagai presiden yang gagal dan mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Tak lama berselang, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah video yang memperlihatkan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 RI dengan suasana ramai oleh masyarakat.

Video tersebut menggunakan thumbnail bertuliskan, “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”

Unggahan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di kalangan warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan penggunaan angka 500 ribu warga dalam satu narasi dengan kritik yang disampaikan mahasiswa.

Sejumlah sorotan publik menilai kehadiran masyarakat dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan politik terhadap Presiden Prabowo.

Masyarakat dapat hadir karena berbagai alasan, seperti mengikuti upacara dan perayaan kemerdekaan, menikmati hiburan, menghadiri kegiatan publik, atau sekadar meramaikan momentum HUT RI.

Karena itu, jumlah peserta dalam sebuah kegiatan perayaan nasional tidak otomatis dapat dijadikan ukuran tingkat kepuasan atau dukungan politik terhadap pemerintah.

Sorotan tersebut kemudian berkembang pada cara pemerintah menyampaikan komunikasi melalui kanal resmi. Akun resmi pemerintah memiliki fungsi menyampaikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan, dan program kepada masyarakat.

Pemilihan kata, gambar, judul, serta konteks dalam setiap unggahan dapat memengaruhi cara publik memahami pesan yang disampaikan pemerintah.

Informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah juga dipandang sebagai bagian dari komunikasi institusional negara. Karena itu, narasi yang digunakan perlu mempertimbangkan konteks agar tidak menimbulkan persepsi tertentu terhadap kritik masyarakat.

(*)