TRIBUN-MEDAN.com - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Dr Ir Akhmad Sodiq, MSc Agr ditangkap KPK dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Penangkapan sang rektor terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Fakultas Kedokteran.
Prof Akhmad Sodiq tidak diciduk sendirian.
Baca juga: Ayah Dipenjara, Ibu Pergi, Dua Bocah di Dairi Jadi Korban Kekerasan Bibinya
Tim penyidik KPK juga memeriksa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Ir. Noor Farid, M.Si, Wakil Rektor III Unsoed Prof Dr Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Unsoed Eko Sumanto.
Pihak lain yang terlibat skandal suap, Mulyono alias Nano, Adhi Wiharto selaku pihak ketiga atau wakil ketua DPC Gerindra Banyumas, dan Dian Mulia Wardhana alias Kating yang merupakan Staf Khusus dari Wakil Rektor III.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku sedih atas terjadinya korupsi di lingkungan kampus.
Berdasarkan catatan Tribunnews.com, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi enam kasus korupsi di lingkungan kampus.
Satu di antaranya mengingatkan pada perkara mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani yang terjaring OTT KPK pada 2022 terkait suap jalur mandiri, dengan tarif yang diduga mencapai Rp100 juta-Rp350 juta per calon mahasiswa dan berujung vonis 10 tahun penjara.
Terbaru, menjadi sorotan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (FK Unsoed) yang terletak di Jl. Prof Dr HR Boenyamin 708, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah.
Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan Purwokerto sebagai ibu kota, serta dikelilingi oleh Kabupaten Purbalingga di timur, Cilacap di selatan dan barat, serta Brebes, Tegal, dan Pemalang di utara.
KPK pun menangkap Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, pada Kamis (20/8/2026).
Tentang hal ini, Boyamin juga prihatin karena tindakan rasuah dengan modus suap saat penerimaan mahasiswa baru (PMB) telah marak terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.
"Sangat menyedihkan lah ya ada korupsi bahkan bentuknya suap dari mahasiswa baru yang mana mereka itu kan mau nyari ilmu. Masa dengan cara menyuap dan juga dengan cara diterima atau bahkan diminta (pihak kampus) atau bahkan bisa jadi pemerasan dari pihak rektorat misalnya," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com dari Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (21/8/2026).
Boyamin mengatakan, dengan adanya kasus dugaan suap yang terjadi di Unsoed, maka membuktikan bahwa korupsi telah merambah seluruh sendi kehidupan.
"Korupsi ternyata sudah merambah seluruh sendi-sendi kehidupan, dasar orang cerdas untuk sehat. Kemarin terkena dengan kesehatan juga ada korupsi lah. Ini pendidikan juga dikorupsi, sangat menyedihkan," tegasnya.
Ia pun meminta agar pemerintah melakukan upaya pencegahan korupsi yang benar alih-alih hanya melakukan penangkapan terhadap para pelakunya.
Tentang pendidikan, Boyamin mendesak agar mekanisme PMB jalur mandiri dihapuskan demi menghilangkan upaya suap.
"Negara harus hadir untuk pendidikan dan tidak boleh lagi ada yang namanya (PMB) jalur mandiri. Nah ini kan (korupsi terjadi) dari proses penerimaan mahasiswi mandiri dan itu rebutan jadinya. Harusnya perguruan tinggi negeri hanya berdasarkan jalur tes," jelasnya.
Boyamin mengungkapkan dengan masih adanya mekanisme PMB jalur mandiri semakin membuat pendidikan dikomersilkan oleh pihak kampus.
"Nggak boleh pendidikan dikomersilkan, dibisniskan, sehingga menjadi bahkan lebih parah lagi, ternyata menjadi suap-menyuap," kata Boyamin.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya menyoroti transaksi bernilai ratusan juta rupiah untuk meloloskan calon mahasiswa, khususnya ke Fakultas Kedokteran.
"Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Unsoed atau Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto ini diduga terkait dengan penerimaan mahasiswa, di antaranya di Fakultas Kedokteran," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Budi juga membeberkan alur aliran dana yang tidak langsung menuju satu pihak.
"Dan memang ada sejumlah uang bernilai ratusan juta untuk bisa masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran di sana, dan diduga memang ada layering dalam penerimaan tersebut," lanjutnya.
Layering (pelapisan) adalah tahap kedua dalam pencucian uang di mana pelaku memindahkan dana ilegal melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk memutus jejak dan menyembunyikan sumber aslinya, menjadikan dana tersebut sangat sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.
Satu di antara cara yang digunakan, memakai badan usaha fiktif untuk menyembunyikan pemilik asli di balik kepemilikan berlapis.
KPK menangkap 14 orang selama Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).
Tim KPK awalnya mengamankan 12 orang di Purwokerto dan dua orang di Jakarta.
KPK kemudian membawa sembilan orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi tim penyidik turut membawa dua wakil rektor Unsoed dan pihak swasta, termasuk Wakil Ketua DPC Gerindra Banyumas Adhi Wiharto, ke Gedung Merah Putih.
"Dugaan adanya pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. Benar, ada rektor juga. Sekitar sembilan, termasuk rektor. Saat ini bersama beberapa orang lain masih didalami keterangannya," ucap Setyo.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah saat melakukan operasi senyap tersebut.
Baca juga: OC Kaligis Pertanyakan Sakit Nanik S Deyang, Disebut Punya Banyak Dapur SPPG
Baca juga: Mendadak, Pejabat Pemko Binjai Ini Mengundurkan Diri, Belum Setahun Dilantik Wali Kota
(*/tribun-medan.com)
Sumber: tribunnews.com/kompas.com
