TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Progres rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini memasuki tahap pemeriksaan desain.
Desain jembatan yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton itu akan menjalani uji terowongan angin di Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN), Jakarta, pada 1 September 2026.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sultra, Haryono, mengatakan, desain jembatan tersebut sebenarnya telah rampung sejak 2025.
Namun, desain tersebut masih harus melalui pemeriksaan independen karena jembatan memiliki bentang tengah yang sangat panjang, yakni sekitar 700 meter.
Menurutnya, panjang bentang itu tersebut tergolong besar karena jembatan ini dibangun di atas laut yang dapat dilalui kapal berukuran besar sebagai jalur pelayaran.
Bahkan, bentang tengah sekitar 700 meter tersebut belum pernah diterapkan pada jembatan di Indonesia maupun Asia Tenggara.
“Jadi, tahun ini ada konsultan untuk independent check, apakah desainnya sudah memenuhi standar keamanan atau belum,” kata Haryono di kantornya, pada Sabtu (22/08/2026).
Baca juga: Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Jembatan Muna-Buton Target Mulai Dibangun Tahun 2026
Kantor unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ini berlokasi di Jl H Latama Bunggulawa.
Lokasi ini berada di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sultra.
“Saat ini, BPJN Sultra masih menunggu undangan dari BRIN untuk pelaksanaan pengujian tersebut,” jelasnya saat wawancara bersama wartawan TribunnewsSultra.com.
Setelah pengujian tersebut, desain akan dibahas bersama tim pakar Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Tim KKJTJ beranggotakan ahli jembatan panjang dari berbagai daerah di Indonesia.
Mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah III Provinsi Sultra ini memperkirakan seluruh tahapan pemeriksaan dapat rampung akhir Desember 2026.
“Setelah pembahasan dan mendapatkan rekomendasi tim KKJTJ, serta persetujuan Menteri PU, maka akan keluar final desainnya,” ujarnya.
Penyusunan desain jembatan ini melibatkan konsultan dari Indonesia yang turut melibatkan tenaga ahli dari China dan Korea Selatan.
Tenaga ahli asing tersebut dilibatkan karena memiliki pengalaman dalam bidang struktur jembatan bentang panjang.
“Korea dan China ini untuk di Asia memang ahli struktur,” ujar kata alumni Teknik Sipil Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) tersebut.
Haryono menyampaikan pembangunan fisik dapat segera dilakukan apabila desain telah mendapatkan rekomendasi KKJTJ dan pemerintah memiliki anggaran yang mencukupi.
Selain pendanaan pemerintah, peluang dukungan dari negara lain melalui hibah juga masih terbuka karena pembiayaan proyek itu menjadi pembahasan di Kementerian PU.
“Sebagai pelaksana di daerah, kami tinggal menunggu. Kalau memang tersedia anggarannya, kami akan kerjakan,” katanya.
Adapun kebutuhan anggaran pembangunan Jembatan Muna-Buton mengalami perubahan dibandingkan perhitungan awal.
Baca juga: ASR Sebut Potensi Aspal ke Menteri PUPR, Pembangunan Jembatan Muna-Buton Bisa Tingkatkan Ekonomi
Pada 2023, kebutuhan anggaran pembangunan jembatan tersebut diperkirakan sekitar Rp6 triliun.
Namun, kenaikan harga satuan membuat nilai tersebut diproyeksikan meningkat.
Peningkatan anggaran menjadi sekitar Rp8 triliun hingga Rp9 triliun untuk keseluruhan proyek.
Jembatan Muna-Buton yang menghubungkan wilayah Muna dan Buton Tengah (Pulau Muna) dan Kota Baubau (Pulau Buton) akan dibangun dengan total panjang sekitar 3 kilometer (km).
Struktur utama nantinya terdiri dari dua jalur untuk dua arah.
Lebar badan jalan diperkirakan sekitar 7 meter untuk satu jalur.
Ditambah median serta bagian tepi, sehingga keseluruhan lebar jembatan mencapai hampir 22 meter.
Sementara itu, untuk kebutuhan lahan, pembebasan menjadi tanggung jawab 2 pemerintah daerah (pemda).
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau.
Dari Buteng, lahan yang digunakan merupakan aset pemda dan akan dihibahkan untuk pembangunan jembatan.
Sementara, lahan pada sisi Kota Baubau untuk jalur konstruksi utama telah dibebaskan.
Meski demikian, masih terdapat kebutuhan lahan untuk ruang kontrol jembatan dan akses persimpangan menuju kota ini.
Namun, pembebasan lahan tambahan tersebut dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan proses pembangunan jalan.
“Yang dari sisi Baubau, pemerintah kota sudah membebaskan lahan untuk jalur konstruksi,” jelasnya.
“Tinggal ada kebutuhan untuk ruang kontrol jembatan dengan persimpangan dari jembatan ke Kota Baubau,” lanjutnya.
Sementara, Bupati Buteng, Azhari, belum lama ini, mendukung penuh percepatan pembangunan Jembatan Muna-Buton tersebut.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut nantinya bisa membuat wilayah yang sebelumnya relatif tertutup menjadi lebih terbuka.
Senada dengan Wali Kota Baubau Yusran Fahim, beberapa waktu lalu.
Dia memastikan komitmen pemkot dalam penyiapan lahan proyek strategis nasional tersebut.
Perencanaan pembangunan jembatan yang menghubungkan 2 pulau utama Sulawesi Tenggara sudah dilakukan beberapa tahun terakhir.
Dua pulau tersebut yakni Pulau Muna yang daratannya terdiri dari 3 kabupaten.
Selain itu, Pulau Buton yang memiliki 3 kabupaten/ kota.
Wilayah administratif di Pulau Muna terdiri dari Kabupaten Muna, Muna Barat (Mubar), dan Buton Tengah (Buteng).
Sementara di Pulau Buton terdiri dari Kota Baubau, Buton, dan Buton Selatan (Busel).
Baca juga: Progres Jembatan Muna-Buton, Pemprov Sulawesi Tenggara Update Dokumen dan Matangkan Skema Pendanaan
Jembatan Buton-Muna rencananya membentang di atas Selat Baruta-Kolagana yang memisahkan 2 pulau ini.
Terdapat penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Ferry Baubau ke Pelabuhan Wamengkoli, Buteng, durasi perjalanan sekitar 30 menit.
Dua pulau ini bisa diakses dari Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sultra, dengan alternatif jalur laut atau kombinasi perjalanan darat dan laut.
Perjalanan dari Kendari-Muna (Raha) bisa menggunakan kapal cepat sekitar 2,5-3 jam, sedangkan jalur darat dan kapal feri 4,5-6 jam.
Sementara, perjalanan Kendari-Baubau dengan kapal cepat berkisar 7-8 jam.
Haryono menjelaskan pembangunan Jembatan Buton-Muna bertujuan untuk memperkuat konektivitas transportasi antara Pulau Muna dan Pulau Buton.
Keberadaan jembatan akan memangkas waktu perjalanan masyarakat karena tidak lagi bergantung sepenuhnya pada layanan penyeberangan kapal.
“Sebagai orang teknis, jembatan ini dibangun untuk menghubungkan konektivitas karena dapat mempercepat arus transportasi,” jelasnya.
“Kalau menggunakan kapal, harus menunggu antrean. Kalau ada jembatan, tidak perlu menunggu antrean,” ujarnya menambahkan.
Dikutip dari laman Kementerian PUPR, tahapan pembangunan jembatan ini masih dalam proses kajian dan persiapan.
Dibangun di atas lahan seluas 70 hektare (ha) yang terbagi masing-masing 35 ha di Pulau Buton dan Muna.
Sejak tahun 2020-2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan desain Jembatan Muna-Buton.
Jembatan Buton-Muna dengan total panjang 2.969 meter memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter.
Berikut rincian ukurannya:
* Jalan pendekat Pulau Muna: 1.278 meter
* Jembatan pendekat Pulau Muna: 186 meter
Baca juga: Bertemu Menteri PU, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Bahas Jembatan Muna-Buton Sulawesi Tenggara
* Jembatan utama: 765 meter
* Jembatan pendekat Pulau Buton: 525 meter
* Jalan pendekat tambahan Pulau Buton: 215 meter.
Pada Pulau Muna, jalan pendekat akan masuk pada jalan Kabupaten Buteng,
Sementara di Pulau Buton akan masuk pada jalan Kota Baubau.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, saat meninjai lokasi pembangunan Jembatan Muna-Buton, berharap jembatan ini bisa segera dibangun.
Diapun mengingatkan perhitungan jarak bawah jembatan dan air laut tempat kapal melintas.
Antisipasi tersebut agar 10-20 tahun mendatang, kapal masih dapat melintas.
“Jangan sampai 10 sampai 20 tahun ke depan, kapal sudah tidak bisa lewat lagi karena sudah terlalu tinggi (air pasang),” katanya.
Dody mengunjungi lokasi pembangunan di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, Sultra, Minggu (13/7/2025) lalu.
Dia didampingi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, dan sejumlah pejabat.
ASR pun berharap pembangunan jembatan Muna-Buton tersebut akan direalisasikan di masa kepemimpinannya.(*)
(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)
