Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dinilai dapat menjadi langkah untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi.
Baca juga: Pemerintah Perlu Validasi Data Sebelum Terapkan Pembatasan Pertalite di Lampung
Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak boleh diterapkan secara kaku hanya berdasarkan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.
Guru Besar Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Nairobi, mengatakan secara prinsip pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat yang relatif mampu memiliki alasan yang kuat.
Menurutnya, BBM bersubsidi seharusnya lebih banyak dinikmati kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik semestinya dapat menggunakan BBM nonsubsidi.
“Secara prinsip, kebijakan tersebut mudah dipahami. BBM bersubsidi seharusnya lebih banyak dinikmati kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, bukan kelompok masyarakat yang secara relatif memiliki kemampuan ekonomi lebih baik,” ujar Nairobi Sabtu (22/8/2026).
Desil 9 dan 10 merupakan kelompok 20 persen rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan relatif tertinggi dalam basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Nairobi menilai, apabila subsidi Pertalite masih dikonsumsi secara luas oleh kelompok tersebut, maka anggaran negara berpotensi digunakan untuk membiayai konsumsi energi rumah tangga yang sebenarnya memiliki kemampuan membeli BBM nonsubsidi.
Dalam kondisi fiskal yang membutuhkan efisiensi, pembatasan subsidi dapat mengurangi kebocoran anggaran sekaligus membuka ruang fiskal untuk sektor yang lebih produktif.
“Penghematan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
Meski demikian, Nairobi mengingatkan pemerintah agar tidak menyederhanakan persoalan dengan menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan Pertalite.
Menurutnya, desil merupakan instrumen statistik yang menggambarkan posisi relatif kesejahteraan rumah tangga. Angka tersebut tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi seseorang secara utuh.
“Desil bukan ukuran langsung atas pendapatan aktual, likuiditas, beban utang, jumlah tanggungan, maupun kebutuhan mobilitas seseorang,” katanya.
Ia mencontohkan keluarga yang berada di desil 9 belum tentu memiliki kondisi keuangan yang benar-benar mapan. Ada keluarga yang pendapatannya tidak tetap, menghadapi biaya hidup tinggi, atau menggunakan kendaraan sebagai sarana utama untuk bekerja.
Kondisi tersebut menjadi penting karena kebijakan pembatasan yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan salah sasaran.
Seorang pengemudi angkutan, pedagang keliling, petani, nelayan, maupun pelaku UMKM, misalnya, dapat masuk kelompok kesejahteraan relatif tinggi dalam pendataan.
Namun, kendaraan yang mereka gunakan justru menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Kalau akses Pertalite dicabut secara otomatis, biaya produksi dan biaya transportasi mereka bisa meningkat. Dampaknya bukan hanya dirasakan individu, tetapi juga dapat diteruskan ke harga barang dan jasa,” ujar Nairobi.
Kendaraan dan Fungsi Penggunaan Harus Dipertimbangkan
Karena itu, Nairobi menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Data desil tetap dapat digunakan sebagai pintu awal identifikasi, tetapi perlu dikombinasikan dengan indikator lain.
Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan antara lain jenis dan fungsi kendaraan, nilai kendaraan, kapasitas mesin, usia kendaraan, jumlah kendaraan dalam satu rumah tangga, hingga pola konsumsi BBM.
Dengan pendekatan tersebut, kendaraan pribadi kelas premium dan kendaraan bernilai tinggi dapat menjadi sasaran utama pembatasan. Sebaliknya, kendaraan yang digunakan untuk aktivitas produktif masyarakat perlu mendapatkan perlakuan berbeda.
“Kendaraan angkutan umum, logistik, pertanian, perikanan, dan usaha mikro perlu memperoleh pengecualian atau kuota khusus,” ujarnya.
Menurut Nairobi, pendekatan tersebut penting agar reformasi subsidi tidak justru meningkatkan biaya operasional masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan.
Nairobi menegaskan, perdebatan mengenai Pertalite pada akhirnya bukan semata-mata soal siapa pemilik kendaraan, melainkan bagaimana energi tersebut digunakan.
Ia menilai subsidi harus diarahkan pada penggunaan energi yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan subsidi tidak hanya mengejar penghematan APBN, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kebijakan yang baik bukan hanya hemat anggaran, tetapi juga adil, dapat diverifikasi, dan tidak memukul kegiatan produktif masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan pemutakhiran data dan menyediakan mekanisme keberatan atau verifikasi bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi penerima subsidi.
(Tribunlampung.co.id/Bintang Puji Anggraini)
