TRIBUNBEKASI.COM- Rekening bank milik warga Pati, Supriyono alias Botok, yang digunakan untuk menampung donasi persiapan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026, diblokir pada Jumat (21/8/2026).
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, mengatakan rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi dari warga.
Saat rekening diblokir, saldo yang tersimpan disebut mencapai Rp80 juta.
“Keblokirnya hari Jumat, pas keblokir itu saldonya Rp80 juta, tapi enggak tahu juga kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi,” ujar Teguh, Minggu (23/8/2026).
Teguh mengaku pihaknya belum mengetahui alasan rekening tersebut diblokir.
Sebab, hingga Minggu, pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi dari bank terkait pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung donasi tersebut.
Menurut Teguh, kondisi ini mengganggu persiapan aksi warga Pati yang akan digelar di depan Gedung DPR RI.
Baca juga: Warga Pati Gelar Demo 27 Agustus di DPR RI, Pramono Tolak Aksi Anarkis
“Kami enggak ngurus dulu, tutup di mana-mana. Ini bikin nasabah sibuk aja, padahal kami enggak berbuat salah apa-apa,” tuturnya.
“Masa kami yang diblokir ini yang disuruh urus. Kan bukan kami yang blokir? Ini namanya mempersulit,” sambung Teguh.
Meski rekening donasi diblokir, Teguh memastikan rencana aksi warga Pati tetap akan berlangsung.
Teguh sebelumnya menyebut massa dari Pati akan mulai merapat ke Jakarta pada Rabu (26/8/2026).
Sementara warga Pati yang sudah berada di Jakarta disebut beristirahat di rumah aman sebelum mengikuti aksi.
Dalam aksi tersebut, warga Pati membawa dua tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset serta hukuman mati bagi koruptor.
Selain warga Pati, kelompok masyarakat lainnya juga disebut akan bergabung dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Di sisi lain, sejumlah unggahan terkait rencana aksi warga Pati di Instagram juga dilaporkan mengalami pembatasan.
Konten yang dibatasi antara lain ajakan mengikuti demo, perjalanan warga Pati menuju Jakarta, hingga aktivitas warga setelah tiba di sekitar Gedung DPR RI.
Menurut keterangan Instagram, pembatasan tersebut dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi.
Namun, dia meminta massa menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis maupun perusakan.
"Jakarta menjadi aman dan nyaman kalau kita semua bisa menjaganya dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi, silakan saja tanggal 26–27. Namun, yang tidak boleh dilakukan adalah pengrusakan, anarkis, dan tindakan tidak baik," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026) dikutip dari kompas.com
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan sambutan kepada massa dari Pati yang datang ke Jakarta.
Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta juga disebut ikut memfasilitasi dan mengarahkan massa agar tidak bermalam di depan Gedung DPR/MPR.
"Kemarin, begitu teman-teman dari Pati datang, kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi dan mengarahkan agar tidak bermalam di depan gedung DPR/MPR," ujarnya.
