TRIBUN-MEDAN.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali melayangkan kritiknya untuk pemerintah.
Kali dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni, makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Terlebih untuk MBG, BEM UI menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini dipimpin Sudaryono belum dianggap sebuah solusi.
Perwakilan BEM UI menilai pemerintah belum melakukan piloting project secara memadai sebelum menjalankan kedua program tersebut dalam skala besar. Ia menyebut perubahan kebijakan dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai indikasi adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan MBG.
"Jadi, fakta bahwa kepala BGN diganti sekarang sampai tiga kali. Bahkan Ibu Nanik itu tidak sampai 2 bulan kalau enggak salah sudah diganti. Berarti ada permasalahan struktural yang terjadi di situ," ujar perwakilan BEM UI, Alexander Farrel, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube KompasTV, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, perubahan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai penyesuaian kebijakan. Ia menilai pemerintah justru melakukan perombakan karena sejak awal belum memiliki perencanaan yang matang.
Mahasiswa juga mengkhawatirkan besarnya anggaran APBN yang dialokasikan untuk program prioritas tersebut dapat mengurangi perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.
"Makanya stance dari kami tetap sama, stance dari kami tetap jelas. Hentikan KDMP dan juga MBG," tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihak pemerintah mengatakan kekhawatiran mahasiswa dapat dipahami. Namun, pemerintah meminta agar penilaian terhadap MBG dan KDMP dibedakan antara fakta di lapangan dengan persepsi.
Pemerintah membantah anggapan bahwa MBG dijalankan tanpa melalui proses uji coba. Menurutnya, BGN telah melakukan piloting di sejumlah wilayah sebelum program tersebut diperluas.
"Faktanya adalah apakah tidak ada piloting? Sebetulnya dilakukan piloting karena BGN ini kan sudah ada sejak periode pemerintahan sebelumnya dan sudah dilakukan di beberapa lokasi," kata Deputi I Bakom RI, Fahd Pahdepie.
Ia mencontohkan pelaksanaan program di Sukabumi sebagai salah satu wilayah yang dapat dilihat dalam perjalanan program tersebut.
Dari sisi perencanaan, pemerintah juga menyebut proses penyusunan program telah dilakukan sejak periode pemerintahan sebelumnya dengan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Bappenas.
Meski membantah anggapan bahwa program tidak direncanakan, pemerintah mengakui MBG masih memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Masalah tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan lembaga dan pelaksanaan program yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan mandat yang ditetapkan.
"Nah, jadi pemerintah ini kan harus mengeksekusi program itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan cita-cita yang direncanakan pada saat program ini dibuat," ujar Fahd.
Pemerintah kemudian menilai perubahan kepemimpinan, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), hingga strategi refocusing merupakan bagian dari upaya memperbaiki persoalan yang muncul.
Menurut pemerintah, evaluasi tersebut dilakukan karena terdapat penerima manfaat yang merasakan dampak positif dari program MBG.
Pemerintah juga menekankan bahwa program MBG dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan. Salah satu persoalan yang hendak diatasi adalah masih adanya siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi perut kosong.
"Misalnya BPS mengatakan bahwa banyak sekali siswa datang ke sekolah itu dalam keadaan perut kosong," kata Fahd.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menjalankan program MBG. Pemerintah juga mengklaim terdapat peningkatan partisipasi belajar setelah program tersebut diterapkan.
Meski demikian, pemerintah mengakui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap MBG mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Di sisi lain, BEM UI menilai pergantian pimpinan BGN tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan MBG. Pandangan tersebut disampaikan setelah muncul sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk dugaan insiden keracunan makanan yang mendapat perhatian di sejumlah daerah.
"Permasalahan yang terjadi di BGN dan juga terjadi di KDMP itu merupakan permasalahan yang struktural sehingga tidak bisa diselesaikan oleh tindakan-tindakan teknis seperti pencopotan dari kepalanya saja," ujar Alexander Farrel.
Ia mendorong pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap kedua program tersebut. BEM UI tetap pada tuntutannya agar MBG dan KDMP dihentikan sementara untuk kemudian ditata ulang, termasuk dari sisi piloting project dan perencanaan.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah kembali menjelaskan alasan mereka memisahkan fakta dan persepsi. Menurut pihak pemerintah, kritik atau kekecewaan mahasiswa merupakan persepsi yang perlu dihargai, sementara tugas pemerintah adalah menjelaskan fakta terkait pelaksanaan program.
"Jadi makanya ketika saya menjelaskan atau berusaha mengklarifikasi saya memisahkan dulu fakta dan persepsinya," kata Fahd.
Pemerintah menegaskan pemisahan tersebut bukan berarti fakta dan persepsi tidak dapat dipertemukan. Keduanya, menurut pemerintah, tetap perlu digunakan secara bersama-sama untuk melihat persoalan MBG dan KDMP secara lebih utuh.
(*/ Tribun-medan.com)
