TRIBUN-MEDAN.com - Nama pengusaha asal Kalimantan Selatan, Haji Isam, kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul narasi viral di media sosial yang menyebut dirinya ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Narasi tersebut memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian mempertanyakan alasan seorang pengusaha yang dikenal memiliki bisnis di sektor perkebunan dan pertambangan disebut-sebut memegang peran strategis dalam penanganan bencana karhutla.
Namun, pemerintah memastikan informasi tersebut tidak benar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menunjuk Haji Isam sebagai koordinator ataupun pemimpin penanganan karhutla di Kalimantan.
"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujar Prasetyo Hadi di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Prasetyo, pemerintah memang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi membantu penanganan karhutla, termasuk kalangan swasta.
Akan tetapi, kewenangan koordinasi tetap berada di tangan pemerintah dan pejabat yang telah ditunjuk secara resmi.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah," jelasnya.
Haji Isam lahir pada 1 Januari 1977.
Meski membangun usaha di Kalimantan Selatan, Haji Isam bukanlah putra Pulau Borneo.
Ia berasal dari Bone, Sulawesi Selatan, daerah yang juga tanah kelahiran Wapres Jusuf Kalla.
November 2017 lalu ia membuat sebuah pesta rakyat di tanah leluhurnya di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
Saat ia ia datang bersama menteri pertanian Amran Sulaiman yang juga putra daerah ini.
Sebelum sukses menjadi seorang pengusaha, Haji Isam pernah menjadi pekerja perkayuan, tukang tebang, buruh muat, dan sopir angkutan, bahkan pernah menjadi tukang ojek.
Ia memulai usahanya dari nol hingga akhirnya sukses, karena itu dia mendapat julukan dari 'from zero to hero".
Haji Isam mengawali terjun ke bisnis batubara nyaris hanya modal dengkul.
Berawal saat ikut di sebuah perusahaan milik seorang pengusaha Batubara keturunan Tionghoa - Surabaya.
Pengusaha itulah yang mengenalkannya dengan usaha batu bara.
Usai keluar dari perusahaan tersebut Haji Isam mencoba usaha ini.
Kini H Isam tak hanya dikenal di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu, tapi di kenal luas di Kalimantan selatan bahkan nasional.
Haji Isam membangun kerajaan bisnis lewat PT Jholin Grup yakni PT. Jhonlin Baratama, PT. Jhonlin Marine and Shipping dan juga PT. Jhonlin Air Transport..
Dari sejumlah perusahannya di pertambangan ia bisa menambang hingga 400 ribu ton batu bara per bulan.
Omzetnya sekitar Rp 40 miliar per bulan.
Tak hanya batu bara, ia juga menggarap sektor transportasi dan properti.
Lewat PT. Jhonlin Air Transport ia membuka usaha rental jet pribadi.
Dari kekayaannya itu lah Haji Isam kerap dijuluki sebagai crazy rich Kalsel.
Di Kabupaten Tanah Tumbuh, Kalimantan Selatan, sosok Haji Isam dikenal dermawan dan memiliki tanah yang sangat luas yang tersebar di beberapa wilayah.
Namun ia juga memiliki hobi balapan.
Saking cintanya ia mendirikan tim balapan dengan nama Jholin Racing.
Hobi itu rupanya juga mengalir ke putrinya Liana Saputri.
Menurut berbagai sumber, Sabtu (8/2/2025), total harta kekayaan Haji Isam mencapai sekitar Rp1 triliun.
Meski begitu, nominal tersebut berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang dipimpinnya.
Haji Isam memang dikenal sebagai sosok pengusaha yang dekat dengan pemerintah.
Pria yang juga memiliki hobi offroad dan berburu ini pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.
Kontroversi Haji Isam
Nama Haji Isam pernah menarik perhatian lantaran dugaan menyuap pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 4 Oktober 2021, sidang itu mengadili terdakwa Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan di Ditjen Pajak terungkap sepak terjang dugaan penyuapan itu.
Yulmanizar mengaku sempat bertemu orang bernama Agus Susetyo yang tak lain adalah konsultan pajak PT Jhonlin milik Haji Isam.
Dalam pertemuan itu, Yulmanizar menyebut Jhonlin minta agar nilai perhitungan pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan Rp 10 miliar saja.
Yulmanizar menyebut, dalam pertemuan itu, permintaan pengkodisian nilai pajak Jhonlin adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yakni Samsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam.
Menelusuri kepemilikan Haji Isam di Jhonlin Baratamata juga nampak dari data Kemenkumham.
Jhonlin Baratama dimiliki Jhonlin Group dengan kepemilikan 408.000 saham atau senilai Rp 40,8 miliar.
Lalu ada nama Hj Nurhayati sebanyak 359.840 saham atau senilai Rp 35,9 miliar, sementara Haji Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam sendiri 32.160 atau senilai Rp 3,2 miliar.
Perusahaan ini memiliki modal dasar sebanyak Rp 320 miliar dengan modal ditempatkan senilai Rp80 miliar.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membagi tugas penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri sesuai wilayah masing-masing.
Langkah tersebut dilakukan agar koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif, mengingat luasnya wilayah terdampak di Pulau Kalimantan.
"Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pihak swasta yang ditunjuk sebagai koordinator utama penanganan karhutla.
Meski begitu, dukungan dari perusahaan, organisasi masyarakat, hingga warga tetap dibutuhkan untuk mempercepat upaya pemadaman dan pencegahan meluasnya kebakaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Saat berada di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Presiden menerima laporan mengenai ribuan titik panas atau hotspot yang terdeteksi di sejumlah wilayah.
Dalam rapat penanganan karhutla, Prabowo memperoleh paparan dari pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah terkait kondisi terkini di lapangan.
Presiden juga menanyakan kesiapan sarana pendukung pemadaman, termasuk kebutuhan tambahan helikopter water bombing dan pompa air.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan bahwa empat helikopter water bombing telah beroperasi untuk membantu proses pemadaman.
Namun, pemerintah daerah masih membutuhkan tambahan armada guna mempercepat penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah titik.
Mengapa Nama Haji Isam Mudah Masuk dalam Isu Publik?
Fenomena viralnya nama Haji Isam dalam isu karhutla menunjukkan besarnya pengaruh figur pengusaha di ruang publik, terutama ketika isu tersebut berkaitan dengan Kalimantan.
Sebagai salah satu pengusaha paling dikenal di wilayah tersebut, Haji Isam sering kali dikaitkan dengan berbagai proyek dan kebijakan strategis meskipun belum tentu memiliki keterlibatan langsung.
Di era media sosial, informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi publik. Karena itu, klarifikasi resmi dari pemerintah menjadi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Munculnya nama Haji Isam dalam polemik karhutla memperlihatkan bahwa publik saat ini sangat memperhatikan siapa saja aktor yang terlibat dalam penanganan bencana lingkungan. Namun substansi utama persoalan tetap berada pada efektivitas penanganan kebakaran dan koordinasi antarlembaga.
Pernyataan Istana menegaskan bahwa pemerintah tetap memegang kendali penuh dalam koordinasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, keterlibatan dunia usaha, termasuk perusahaan yang beroperasi di Kalimantan, tetap penting sebagai bagian dari dukungan sumber daya dan logistik.
Ke depan, tantangan terbesar bukanlah siapa figur yang menjadi sorotan, melainkan seberapa cepat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mampu menekan jumlah titik panas, memperkuat pencegahan, serta meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat dan lingkungan.
(*/ Tribun-medan.com)
