TRIBUNJAMBI.COM – Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkap adanya pergerakan dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin memecah belah serta mengadu domba hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Budi Arie menegaskan manuver politik yang memecah belah tersebut harus segera dihentikan demi menjaga stabilitas persatuan nasional, terlebih di tengah kompleksitas tantangan bangsa yang kian berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie di sela-sela perayaan HUT ke-12 Projo yang digelar di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
"Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba, kan? Begitu. Menurut saya, stop adu domba. Karena kita ingin pemerintahan ini dibangun berbasis persatuan nasional. Karena masalahnya udah berat," ujar Budi Arie, Minggu (23/8/2026).
Mantan Menteri di era pemerintahan Jokowi dan Presiden Prabowo ini menilai, berbagai persoalan besar bangsa tidak akan pernah bisa terselesaikan apabila elemen-elemen politik nasional justru sibuk diadu domba oleh oknum tertentu.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk menekan ego kelompok maupun pribadi demi kelancaran agenda pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat.
"Jadi kalau kita enggak bersatu, pasti enggak bisa diselesaikan. Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi untuk supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik, gitu lho," tuturnya.
Kunci Hadapi Krisis Global
Budi Arie menekankan persatuan dan soliditas di tingkat kepemimpinan nasional merupakan kunci utama agar Indonesia mampu bertahan menghadapi berbagai ketidakpastian politik, sosial, hingga dampak dinamika global.
"Sehingga kita bisa keluar sebagai negara dan bangsa yang mampu bertahan di berbagai konflik, berbagai kondisi-kondisi yang ada," pungkas Budi Arie.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata, bukan cuma berhenti pada materi pidato maupun seremoni pemerintah.
Menurut Budi Arie, perjuangan terhadap nasib rakyat harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menteri Koperasi periode 2024-2025 ini menilai kemajuan Indonesia harus dibangun dengan berlandaskan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Karena kita sadar betul bahwa nasib rakyat harus terus diperjuangkan. Karena kita ingin Indonesia Maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial," ujar Budi Arie saat memberikan sambutan dalam peringatan ulang tahun ke-12 Projo, di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Ia kemudian menegaskan keadilan sosial tidak cukup hanya digaungkan dalam berbagai kesempatan formal seperti pidato atau seremoni pemerintahan semata.
"Saya setuju bahwa keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, seremoni, dan sebagainya," tegasnya.
Dalam sambutannya, Budi Arie juga menyindir pihak-pihak yang kerap menggunakan nama rakyat dalam berbagai pernyataan, tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
"Rakyat jangan cuma menjadi mesin pidato doang: atas nama rakyat, atas nama rakyat, tapi nimpe juga. Enggak bisa. Kalau sudah atas nama rakyat, harus komitmen bener. Karena yang dicuri itu duit rakyat," ujar Budi Arie
Berkenaan dengan itu, Budi Arie menyatakan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia sepakat pemberantasan korupsi harus sampai ke akar, bukan hanya permukaan.
"Dan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberantas korupsi kita dukung penuh tanpa ragu-ragu. Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," tegasnya.
Ia bahkan berharap regulasi terkait perampasan aset hasil korupsi segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
"Kalau perlu, Undang-Undang Perampasan Harta para koruptor itu harus segera diwujudkan," pungkasnya.
Baca juga: Kiki Syahnakri dan Menata Ulang Reformasi: Indonesia dalam Situasi Darurat KKN
Baca juga: Fakta BMKG, Sebaran Angin Akibatkan Jambi Dapat Kabut Asap Karhutla dari Provinsi Tetangga
Baca juga: Sejumlah Warga Jambi Sesak Napas Akibat Kabut Asap, Minta Sekolah Diliburkan
