TRIBUNMANADO.CO.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengusulkan perubahan postur anggaran 2026 dengan kenaikan belanja daerah mencapai sekitar Rp186,45 miliar.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (24/8/2026).

Dalam rapat tersebut, YSK menyampaikan penjelasan mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Perubahan ini dilakukan setelah Pemprov Sulut mengevaluasi kinerja pembangunan dan realisasi APBD pada Semester I 2026.

• El Nino Ekstrem Melanda Sulut, Gubernur YSK Minta Antisipasi Kekeringan

Pemprov juga memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunan perubahan anggaran.

YSK mengatakan, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah perubahan anggaran.

Karena itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat efisiensi belanja.

“Merespon keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip Money Follow Program Priority,” kata YSK dalam penjelasannya.

Program yang memiliki penyerapan anggaran rendah pada Semester I akan dievaluasi dan dapat dilakukan refocusing.

Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk memenuhi kewajiban mengikat serta membiayai program prioritas yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah sektor menjadi fokus dalam perubahan KUA-PPAS 2026.

Di antaranya pemenuhan mandatory spending, belanja wajib dan mengikat, percepatan pembangunan jalan dan jaringan irigasi, perlindungan sosial, serta sektor kesehatan.

Pemprov Sulut juga mendorong penguatan Universal Health Coverage (UHC).

Sektor pertanian, perikanan dan UMKM turut menjadi prioritas karena dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Dari sisi postur, pendapatan daerah Sulut direncanakan meningkat dari sekitar Rp3,168 triliun menjadi Rp3,228 triliun.

Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp59,32 miliar.

Sementara belanja daerah naik dari sekitar Rp3,008 triliun menjadi Rp3,194 triliun atau bertambah sekitar Rp186,45 miliar.

Perubahan kebijakan anggaran tersebut juga mempertimbangkan sejumlah indikator makro pembangunan Sulut.

Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat 5,54 persen.

Tingkat kemiskinan berada di angka 6,62 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 5,75 persen.

Sementara inflasi berada pada angka 2,2 persen. (Rem)

-

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini