Sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).

Kedatangan mereka menjadi bentuk penolakan terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) mendatang.

Forum Komunikasi Rakyat Pati mengaku tidak sepakat dengan aksi tersebut dan memilih menyampaikan sejumlah keresahan mereka langsung kepada pimpinan DPR RI.

Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati sekaligus pengurus LBH GP Ansor, Luqman Hakim, membantah bahwa berbagai huru-hara yang mengatasnamakan warga Pati merupakan aspirasi murni masyarakat Pati.

Mereka meminta aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap kelompok yang mengatasnamakan rakyat Pati.

Selain itu, mereka mendorong adanya regulasi terkait perilaku di media sosial.

Rombongan juga menyampaikan keresahan terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Pati. Salah satunya mengenai aktivitas hiburan menggunakan sound horeg di alun-alun hingga larut malam.

Mereka juga menyoroti kericuhan yang terjadi di kantor DPRD Pati.

Menurut Luqman, kondisi tersebut perlu segera ditertibkan karena dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta kepercayaan investor terhadap Pati.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati juga meminta DPR RI mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

Mereka meminta DPR menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk sejauh mana proses pembahasannya di Komisi III DPR RI.

Rombongan warga Pati tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

Menanggapi aspirasi tersebut, Cucun memastikan DPR RI akan mengawal dan mendampingi aspirasi masyarakat Pati yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.