TRIBUNTRENDS.COM - Ekonom senior Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengkritik arah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Media, kedua program tersebut perlu dievaluasi agar tidak hanya menghasilkan lapangan kerja baru secara statistik, tetapi justru menggeser atau mematikan pekerjaan yang sebelumnya sudah berjalan di tengah masyarakat.
Media menyebut kebijakan tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan berpotensi "mengkanibal" aktivitas ekonomi yang telah ada di desa.
Ia mencontohkan perekrutan manajer koperasi desa yang di satu sisi menciptakan pekerjaan baru, tetapi pada saat bersamaan dapat membuat warung kelontong atau usaha kecil di sekitar lokasi kehilangan pelanggan hingga akhirnya tutup.
"Jadi sekarang jangka pendek dan kanibal ya. Jadi merekrut manajer Kopdes. Iya, tapi kemudian warung kelontong yang lain tutup jadinya," ujar Media, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: BEM UI Kritik MBG & KDMP, Ganti Kepala BGN Belum jadi Solusi, Bakom: ke Sekolah dalam Kondisi Lapar
Ia menilai kondisi tersebut bukan merupakan penambahan lapangan kerja secara nyata karena pekerjaan baru justru menggantikan pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan masyarakat.
"Dan mengkanibal existing pekerjaan yang sudah ada gitu," katanya.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada apakah program pemerintah benar-benar menciptakan aktivitas ekonomi baru atau sekadar memindahkan kegiatan ekonomi dari pelaku usaha lama ke proyek pemerintah.
"Jadi ini bukan complementary, bukan nilai tambah pekerja ya, bukan penambahan labornya, tetapi adalah me-replace, mengganti orang-orang yang sudah bekerja di kampung itu," ujar Media.
Media juga menyoroti klaim pemerintah mengenai penciptaan sekitar satu juta lapangan kerja melalui MBG dan KDMP. Menurut dia, angka tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif karena pada saat yang sama terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan pola kegiatan ekonomi di daerah.
"Jadi klaimnya kan, oh saya sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja lewat MBG, lewat KOPDES. Pada saat yang sama banyak orang yang kehilangan pekerjaan tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena MBG dan KOPDES itu," katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya menghitung dampak bersih sebuah kebijakan terhadap perekonomian, bukan hanya menghitung jumlah pekerjaan yang tercipta dari program tersebut.
Media juga menyinggung kondisi pengangguran, termasuk banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, kebijakan penciptaan lapangan kerja harus dirancang agar benar-benar memperluas kesempatan kerja, bukan sekadar mengganti posisi pekerjaan yang sebelumnya sudah tersedia.
Selain MBG dan KDMP, Media menyoroti dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang sebelumnya telah memiliki sumber penghasilan.
Ia memberikan contoh keluarga yang menjalankan usaha penyaluran pupuk subsidi. Usaha tersebut disebut telah mempekerjakan sejumlah orang di kampung dan bahkan membantu membiayai pendidikan anak pemilik usaha.
Namun, perubahan skema penyaluran pupuk yang diarahkan melalui koperasi desa dinilai berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi bagi pelaku usaha lama.
"Syok-syok yang diakibatkan oleh kebijakan inilah yang harus dikurangi," ujar Media.
Menurut dia, dampak serupa juga perlu diantisipasi pada sektor lain, seperti transportasi dan pariwisata.
Media menyebut pemerintah perlu melakukan identifikasi berdasarkan sektor untuk mengetahui kelompok masyarakat yang paling terdampak sebelum menjalankan kebijakan baru.
Media juga mengkritik pendekatan pemerintah yang memberikan program secara luas atau universal.
Menurut dia, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah seharusnya menentukan prioritas berdasarkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Duit negara kan kecil ya. Jadi jangan universal coverage untuk MBG misalkan," katanya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan. Menurutnya, pemerintah tidak harus membangun sekolah dengan fasilitas mewah jika masih banyak sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan perbaikan.
"Kalau mau insentif pendidikan enggak perlu bikin sekolah-sekolah mewah. Perbaiki dulu sekolah-sekolah di 3T. Bantu mereka yang lebih membutuhkan dulu," ujar Media.
Pendekatan serupa, lanjut dia, juga perlu diterapkan dalam kebijakan ketenagakerjaan dengan memprioritaskan masyarakat yang sedang menganggur.
(TribunTrends)
