TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perempuan dan ibu hamil di pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi risiko yang tidak selalu terlihat. Selain makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, mereka membutuhkan privasi, keamanan, serta layanan kesehatan sesuai kondisi masing-masing.
Pakar kesehatan dan epidemiologi Dicky Budiman mengatakan pengungsian yang padat dan bercampur tanpa fasilitas memadai dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual.
Karena itu, kebutuhan perempuan dan ibu hamil perlu diperhitungkan sejak tanggap darurat, termasuk ruang aman, fasilitas terpisah, tenaga kesehatan, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.
Perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam kondisi bencana.
Pengungsian yang padat dan minim privasi dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi pengungsian.
“Keamanan dan kenyamanan ibu hamil serta perempuan di pengungsian campuran ini juga harus menjadi perhatian serius. Ini adalah area yang secara akademis disebut gender-based violence risk in displacement setting dan risikonya nyata, ini bukan perkiraan,” ujar Dicky dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: Bayi di Pengungsian Gempa NTT Berisiko Dehidrasi hingga Hipotermia
Dicky merekomendasikan fasilitas dasar di pengungsian ditata dengan mempertimbangkan keamanan perempuan.
Toilet dan tempat mandi perlu dipisahkan berdasarkan gender. Ruang tidur perempuan juga idealnya terpisah dan memiliki privasi.
Penerangan pada malam hari turut penting karena lokasi yang gelap dapat meningkatkan risiko keamanan.
Di pengungsian berskala besar, ruang ramah perempuan dan anak perlu disediakan dengan privasi yang memadai.
Ruang tersebut dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan, konseling, dan menyusui.
Layanan kesehatan reproduksi darurat juga perlu tersedia, termasuk bidan untuk menangani ibu hamil yang mendekati persalinan.
Perlindungan perempuan juga membutuhkan mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan.
Dicky menyarankan mekanisme tersebut dibuat aman dan mudah diakses.
Petugas perempuan juga idealnya tersedia agar korban memiliki pilihan saat melapor.
Dalam kondisi darurat, prosedur pelaporan tidak semestinya dibuat rumit.
Pendataan kelompok rentan penting dilakukan di setiap posko.
Data tersebut setidaknya mencakup jumlah ibu hamil, ibu menyusui, lansia perempuan, dan kelompok lain yang membutuhkan perhatian khusus.
Menurut Dicky, data itu dapat menjadi dasar penyaluran bantuan agar kebutuhan setiap kelompok tidak disamaratakan.
Baca juga: Kapal RS Apung Malahayati Bertolak ke NTT, Sasar Bantuan Ibu Hamil dan Anak Balita
Dicky mengatakan bantuan yang telah disalurkan hingga sehari sebelumnya antara lain sembako, makanan siap saji, obat-obatan, dan mi instan.
Menurut dia, bantuan tersebut penting. Namun, Dicky mengatakan perlu dipastikan apakah kebutuhan khusus kelompok rentan juga telah terakomodasi, seperti layanan kesehatan reproduksi, kebutuhan ibu menyusui, serta ruang aman bagi perempuan dan anak.
Dicky mengaku belum menemukan informasi publik yang secara eksplisit menunjukkan adanya alokasi khusus untuk kebutuhan tersebut.
“Ini yang harus dikejar, saya sarankan kepada teman-teman wartawan. Kejar ke BNPB atau ke Menkes apakah sudah ada alokasi spesifik atau baru sebatas bantuan umum yang belum tersegmentasi berdasarkan kerentanan,” tegas Dicky.
