Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan International Labour Organization (ILO) dalam merespons perubahan dunia kerja sekaligus memperkuat pelindungan pekerja. Hal ini seiring perkembangan teknologi digital hingga ekonomi global yang dinamis.
Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement pada agenda Open Session with ILO dalam Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Indah menuturkan, perubahan dunia kerja berlangsung cepat seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lanskap pasar kerja dan membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, sekaligus kolaborasi antarlembaga dan antarnegara.
"Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional," kata Indah, dikutip dari keterangan resmi, Selasa pekan ini.
Indah mengungkapkan, hubungan Indonesia dan ILO selama ini telah diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Sepanjang 2022–2026, program tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB), serta dukungan terhadap agenda strategis ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.
"Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work," ujar dia.
Salah satu prioritas yang disoroti Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia.
Menurut Indah, penguatan pelindungan di sektor perikanan perlu mencakup tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan .
Di tingkat regional, Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN-ILO yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan negara anggota. Program yang dirancang diharapkan berorientasi pada hasil dan mampu menjawab kebutuhan ketenagakerjaan yang beragam di masing-masing negara.
"Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan," ujar Indah.
