TRIBUN-VIDEO — "Masa iya anak menteri yang memiliki aset miliaran rupiah dan saham masuk kelompok desil 7?"

Pertanyaan itu dilontarkan pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro untuk menyoroti persoalan validitas data yang akan menjadi dasar pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Komaidi mengatakan, persoalan data menjadi krusial karena pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10. 

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut ditujukan agar subsidi lebih tepat sasaran dan berpotensi menghemat anggaran sekitar 10 persen.

"Desil, masa iya, anaknya Pak Menteri yang punya asetnya sudah miliaran, punya saham dan lain sebagainya masuk di tujuh. Ini kan berarti ada tanda tanya terhadap validasi datanya," ujar Komaidi dalam wawancara dengan Tribun Network, di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Komaidi tidak mengatakan contoh tersebut otomatis membuktikan data pemerintah keliru. 

Namun, ia menilai contoh itu menunjukkan pentingnya memastikan data kesejahteraan benar-benar akurat sebelum digunakan sebagai dasar pembatasan subsidi.

Sebab, kondisi ekonomi seseorang bersifat dinamis. 
Pendapatan, pekerjaan, proyek, maupun aset seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan pembaruan data tidak selalu berlangsung seketika.

Di sisi lain, Komaidi mengakui ada persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi BBM.

Menurut dia, subsidi pada dasarnya ditujukan untuk membantu daya beli masyarakat yang tidak mampu. 

Namun, karakteristik konsumsi BBM membuat masyarakat dengan kendaraan berkapasitas lebih besar berpotensi menikmati subsidi lebih banyak.

Ia memberikan ilustrasi sederhana.

Satu mobil dapat mengisi sekitar 40 liter BBM, sedangkan sepeda motor mungkin hanya sekitar 4 liter.

"Jadi, 1 orang kaya mengambil jatahnya 15 saudara kita yang katakanlah harusnya motornya mendapatkan jatah lebih banyak lagi," ujar Komaidi.

Karena itu, menurut dia, pemerintah memiliki alasan untuk menata kembali penyaluran subsidi.

Persoalannya, kata Komaidi, adalah bagaimana memastikan pembatasan tersebut tidak justru melahirkan persoalan baru.

Komaidi mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah berulang kali mencoba membatasi konsumsi BBM subsidi sejak 2006.

Berbagai pendekatan pernah digunakan, mulai dari pembatasan berdasarkan kapasitas mesin atau cubic capacity (CC), pemasangan RFID pada kendaraan, hingga pembatasan berdasarkan tahun produksi kendaraan.

"Kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2006," katanya.

"Pernah ada kebijakan pembatasan melalui mekanisme by CC, pemasangan RFID di kendaraan, by year kendaraan, tahun produksi dan lain-lain, tapi dari waktu ke waktu kemudian kebijakan ini timbul tenggelam sampai hari ini."

Menurut Komaidi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBM bukan persoalan sederhana.

Komaidi juga meminta pemerintah menghitung seluruh biaya yang muncul akibat kebijakan pembatasan, bukan hanya potensi penghematan APBN.

Menurut dia, pemerintah harus memperhitungkan biaya pengawasan, potensi kebocoran, serta dampak lanjutan terhadap perekonomian.

"Jangan-jangan manfaatnya satu triliun, tapi biaya yang dikeluarkan juga satu triliun," ujarnya.

Risiko inflasi dan UMKM

Pembatasan BBM subsidi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Komaidi mengingatkan, perubahan biaya BBM dapat merembet ke tarif transportasi dan harga barang.

Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara berlebihan dengan memanfaatkan momentum perubahan kebijakan.

Dampak juga perlu diperhitungkan terhadap UMKM, nelayan, petani, transportasi umum, dan pengemudi transportasi daring.

Menurut Komaidi, kelompok tersebut sebenarnya telah memiliki mekanisme khusus dalam memperoleh BBM sehingga kebijakan dapat diarahkan melalui kelompok atau asosiasi masing-masing.

Untuk transportasi daring, misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan aplikator.

Pengemudi tetap membeli BBM dengan harga yang sama, sementara kompensasi diberikan berdasarkan data perjalanan dan kebutuhan BBM.

Solusi jangka panjang: subsidi ke orang

Komaidi menilai solusi jangka panjang bukan mempertahankan subsidi pada barang, melainkan mengalihkan bantuan langsung kepada masyarakat.

"Kalau yang paling *long term policy* harusnya subsidi itu ke orang, bukan ke barang," jelasnya.

Dalam skema tersebut, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan *cash transfer* secara langsung.

Bantuan itu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, energi, gas, hingga BBM.

Dengan demikian, harga BBM di SPBU dapat dibuat sama bagi seluruh masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu tetap memiliki daya beli karena telah menerima bantuan.

Namun, menurut Komaidi, Indonesia belum sepenuhnya dapat menerapkan skema tersebut karena persoalan basis data.

"Di Indonesia kenapa belum mengarah ke arah sana, itu problemnya lagi-lagi database," ujarnya.

Mengapa pembatasan BBM sudah dicoba sejak 2006 tetapi tak pernah benar-benar beres?

Seberapa valid data desil pemerintah? Dan siapa yang akhirnya menanggung dampaknya?

Simak wawancara lengkap Komaidi Notonegoro hanya di YouTube Tribunnews!