Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal protes terhadap penetapan desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Protes tersebut banyak disampaikan masyarakat di media sosial.

Purbaya mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis dari penetapan desil. Menurut Purbaya, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survey.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Saat dikonfirmasi nilai pastinya, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 7 triliun ke BPS. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk program DTSEN, sehingga dengan dana yang besar diharapkan hasilnya menjadi optimal.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak.Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," tuturnya.

Purbaya menambahkan, kesalahan data lazim terjadi dalam proses survei. Namun, sang bendahara negara berharap hasil yang dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey.Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya.