TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Fernando Emas memberikan tanggapan terkait aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang digelar di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026).
Diketahui Fernando Emas juga merupakan Direktur Rumah Politik Indonesia.
Fernando menilai perjuangan masyarakat Pati selama ini menunjukkan konsistensi dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan tersebut juga relatif tertutup terhadap upaya penunggangan kepentingan politik tertentu.
"Saya kira kalau kita lihat dari bagaimana perjuangan teman-teman Pati di daerah pada saat itu mereka konsisten dan sangat-sangat tertutup untuk ditunggangi," kata Fernando kepada Tribunnews dalam diskusi politik Overview Tribunnews, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Fernando ditanya mengenai potensi aksi AMPB ditunggangi elite politik tertentu, termasuk dalam menyuarakan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.
Fernando justru menyoroti munculnya gerakan-gerakan yang dinilai berupaya membenturkan masyarakat dengan kelompok yang sedang menyuarakan aspirasi.
"Tetapi yang kita persoalkan sekarang, kenapa ada upaya-upaya membenturkan masyarakat kita sendiri dengan adanya gerakan-gerakan yang kontra terhadap aspirasi ini?" ujarnya.
Menurut Fernando, kondisi tersebut perlu dipertanyakan, termasuk mengenai pihak yang berada di balik gerakan kontra tersebut.
Baca juga: Pati Dimaknai Masa Ujian-Ketahanan, Pengamat Soroti Semangat Perjuangan AMPB di Demo 27 Agustus
"Jadi, ini kan sesuatu yang patut dipertanyakan. Siapa sih yang menggerakkan mereka?" kata Fernando.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menuduh kelompok AMPB sebagai pihak yang rentan ditunggangi kepentingan politik.
"Jangan kita menuduh masyarakat MPB dan yang lain-lainnya yang tergabung dalam gerakan besok justru rentan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik," tuturnya.
Sebaliknya, Fernando meminta agar gerakan-gerakan yang dinilai berupaya mengganggu aksi AMPB juga turut dipertanyakan.
"Sementara kita tidak mempertanyakan gerakan-gerakan yang coba digerakkan untuk coba mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman APMPB dan yang lainnya," lanjutnya.
Fernando menilai aspirasi yang dibawa dalam aksi AMPB tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan masyarakat Pati. Menurutnya, isu tersebut menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia secara lebih luas.
"Saya melihat ini bukan cuma sekadar kepentingan masyarakat Pati, tetapi seperti yang saya katakan tadi ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujar Fernando.
Ia bahkan menyebut dukungan terhadap isu tersebut sangat besar di tengah masyarakat.
"Saya jamin ada sekitar 90 persen lebih masyarakat Indonesia setuju dengan ini. Yang tidak setuju adalah mereka-mereka pelaku-pelaku korupsi dan mereka antek-antek para pelaku korupsi," tegasnya.
Dengan demikian, Fernando menilai fokus terhadap aksi AMPB seharusnya diarahkan pada substansi aspirasi yang disampaikan, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset, bukan semata-mata pada dugaan adanya kepentingan politik di balik gerakan tersebut.
Bukan hanya AMPB, terdapat 3 aliansi masyarakat lainnya yang akan menggelar aksi penyampaian aspirasi pada hari ini.
Tepatnya terdapat 4 kelompok yakni:
AMPB
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
RMP4
Berbeda dengan AMPB, massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Massa tersebut tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian RMP4 yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
RMP4 mendukung keberlanjutan program tersebut, tetapi meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya.
GERAM
Berikut 10 tuntutan GERAM:
AMDB
Tuntutan warga Depok pun sama dengan warga Pati, yakni terkait RUU Perampasan Aset hingga hukuman mati koruptor.
“Poin tuntutan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok,” kata Yusuf dikonfirmasi Kompas.com lewat pesan singkat, Selasa (25/8/2026).
Menurut Yusuf, sekitar 2.000 warga akan terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunJakarta.com)