TRIBUNNEWS.COM – Empat aliansi masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi bersama di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Keempat kelompok tersebut yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Mereka membawa tuntutan berbeda yang mencakup persoalan pemberantasan korupsi, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga evaluasi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jika seluruh tuntutan dari empat kelompok tersebut digabungkan, terdapat sedikitnya 16 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi di depan kompleks parlemen.
Dikutip dari YouTube Kompas.com, Kamis (27/08/2026). Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membawa dua tuntutan utama dalam aksi tersebut.
AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta meminta peringatan tertulis DPR terkait komitmen pengesahan aturan tersebut.
Selain persoalan legislasi, AMPB juga menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk perkara Bupati Pati Sudewo.
Mereka meminta perkara tersebut dituntaskan.
AMPB juga meminta kejelasan mengenai pemblokiran rekening donasi serta kasus bus yang dilempari batu.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB membawa tiga tuntutan.
Koordinator AMDB, Yusuf, menyampaikan tuntutan tersebut pada Selasa (25/8/2026).
AMDB mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, serta mendorong penurunan harga kebutuhan pokok.
Tuntutan tersebut menunjukkan perhatian AMDB terhadap persoalan pemberantasan korupsi sekaligus kondisi ekonomi masyarakat.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM membawa 10 tuntutan dalam aksi tersebut.
GERAM diketahui terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Salah satu tuntutan mereka adalah meminta pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
GERAM juga meminta penghentian KDMP dan MBG.
Mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai menindas serta meminta pendidikan dan kesehatan gratis.
Di bidang ekonomi, GERAM menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh.
Selain itu, mereka meminta bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai bencana nasional.
Tuntutan lainnya mencakup perlindungan pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian kriminalisasi aktivis, pembebasan tahanan politik, serta penyitaan aset koruptor.
Sementara itu, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 mengambil sikap berbeda dibandingkan kelompok lainnya.
RMP4 diperkirakan membawa sekitar 500 massa dari Madura.
Mereka datang untuk menyatakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski mendukung program tersebut, RMP4 tetap menilai perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Koordinator RMP4, Ali, menegaskan bahwa pihaknya tetap meminta perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.
“Mereka tetap meminta program tersebut dievaluasi dan tata kelola dapur MBG yang dinilai bermasalah diperbaiki,” demikian pernyataan Ali sebagaimana disampaikan dalam video.
Sikap tersebut menunjukkan dukungan RMP4 terhadap program pemerintah tetap disertai dorongan untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola MBG.
Aksi empat aliansi di depan Gedung DPR/MPR RI membawa isu yang cukup beragam.
AMPB menyoroti persoalan dugaan korupsi di Pati, pemblokiran rekening donasi, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
AMDB membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan harga kebutuhan pokok.
Sementara GERAM menyampaikan tuntutan yang mencakup kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan pekerja, hingga persoalan hukum dan aktivisme.
Adapun RMP4 hadir dengan sikap berbeda, yakni mendukung program Presiden Prabowo, termasuk MBG, namun tetap meminta evaluasi dan perbaikan tata kelola dapur program tersebut.
Beragamnya tuntutan tersebut membuat aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) menjadi ruang bagi sejumlah kelompok untuk menyampaikan aspirasi mengenai persoalan hukum, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)
