SERAMBINEWS.COM - Perkembangan mengejutkan muncul dalam upaya mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Hamas dan faksi-faksi bersenjata Palestina disebut untuk pertama kalinya menyatakan kesediaan menyerahkan senjata serta melepaskan kendali pemerintahan sipil dan keamanan kepada pemerintahan transisi yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan itu disampaikan Nikolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian Gaza, dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai pelaksanaan peta jalan perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat.
“Untuk pertama kalinya, Hamas dan faksi bersenjata di Gaza telah setuju menyerahkan senjata mereka dan mentransfer seluruh kewenangan pemerintahan—sipil maupun keamanan—kepada pemerintahan transisi yang diakui PBB,” kata Mladenov, Kamis (27/8/2026).
Baca juga: Milisi Bersenjata Anti Hamas di Gaza Siksa dan Lecehkan Warga Sipil yang Disekap
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mengubah kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza secara signifikan sekaligus memberikan keamanan yang lebih berkelanjutan bagi Israel.
Mladenov menegaskan bahwa peta jalan 15 poin yang diumumkan Dewan Perdamaian pada akhir Juli tidak memberikan ruang abu-abu dalam persoalan pelucutan senjata.
Seluruh kategori senjata di Gaza akan masuk dalam proses tersebut, mulai dari senjata berat, fasilitas produksi senjata, gudang persenjataan, terowongan, hingga senjata pribadi yang dimiliki kelompok bersenjata.
Di bawah skema tersebut, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memiliki, menyimpan, dan mengendalikan senjata.
Namun, penyerahan senjata tidak serta-merta berarti pasukan Israel langsung ditarik dari Gaza.
Mladenov mengatakan penarikan Israel akan dilakukan secara bertahap setelah proses pelucutan senjata diverifikasi. Setiap tahap akan bersifat timbal balik dan bergantung pada keberhasilan tahap sebelumnya.
Dengan kata lain, pelaksanaan rencana tersebut akan didasarkan pada kinerja, bukan kalender.
Prinsip yang digunakan, kata Mladenov, adalah “jangan mempercayai apa pun dan verifikasi semuanya”.
Mladenov menyebut setidaknya tiga syarat utama agar proses transisi dapat bergerak maju.
Pertama, Pasukan Stabilisasi Internasional harus mulai dikerahkan. Kedua, komitmen Israel berdasarkan Protokol Sharm el-Sheikh harus dijalankan. Ketiga, Hamas harus memenuhi komitmen yang telah disepakati.
Ia juga memperingatkan bahwa setiap penggunaan kekuatan yang tidak ditujukan untuk menghadapi ancaman yang benar-benar segera terjadi dapat semakin merusak proses perdamaian.
Sebaliknya, menurut Mladenov, senjata yang masih dibawa, terowongan yang masih digunakan, serta hambatan terhadap jalur bantuan atau konvoi juga dapat membuat proses tersebut semakin sulit.
Meski ada klaim mengenai kesediaan Hamas menyerahkan senjata, Israel masih mempertahankan posisi kerasnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Hamas harus dilucuti sepenuhnya terlebih dahulu sebelum Israel melakukan penarikan pasukan dari Gaza atau memulai proses rekonstruksi.
Perbedaan inilah yang menjadi salah satu persoalan terbesar dalam penerapan peta jalan perdamaian tersebut.
Hamas menginginkan proses yang berlangsung secara bertahap dan timbal balik. Sebaliknya, pemerintah Netanyahu menuntut pelucutan senjata dilakukan terlebih dahulu.
Pada 17 Agustus, Netanyahu membahas pelaksanaan rencana tersebut bersama Mladenov dan utusan AS Jared Kushner. Namun, perbedaan mengenai urutan pelaksanaan tahapan masih belum terselesaikan.
Posisi Netanyahu juga muncul menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober serta di tengah tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang menolak konsesi terhadap Gaza.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich termasuk di antara tokoh sayap kanan yang menyerukan agar Hamas dilucuti sepenuhnya sebelum Israel menarik pasukannya.
Gaza Masih Dihantam Serangan
Pengumuman mengenai kesediaan Hamas menyerahkan senjata tersebut muncul ketika kekerasan di Gaza masih terus berlangsung.
Serangan Israel dilaporkan masih menyebabkan warga Palestina tewas, sementara rumah-rumah dan tempat tinggal warga yang mengungsi terus mengalami kerusakan meski gencatan senjata sebelumnya telah diumumkan.
Ketegangan kembali meningkat setelah layang-layang yang diterbangkan anak-anak Palestina mencapai wilayah Israel di dekat Gaza. Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz kemudian mengancam akan meningkatkan serangan serta menggusur penduduk dari sejumlah bagian Gaza.
Hamas menuduh Israel menggunakan insiden tersebut sebagai alasan untuk melakukan eskalasi baru.
Selain persoalan senjata, masa depan pemerintahan Gaza menjadi bagian penting dari rencana transisi.
Mladenov mengatakan persoalan Gaza sejak awal bukan semata-mata masalah keamanan atau kemanusiaan, tetapi juga persoalan politik dan pemerintahan.
NCAG dirancang sebagai lembaga sementara yang beranggotakan profesional Palestina independen. Komite tersebut akan bertugas mengelola Gaza selama masa transisi dan memulihkan pemerintahan yang efektif.
Keberhasilan transisi, menurut Mladenov, pada akhirnya tidak akan diukur dari struktur kelembagaan yang dibentuk, melainkan dari apakah warga Palestina mendapatkan keamanan yang lebih baik, layanan publik yang lebih andal, dan kehidupan sehari-hari yang semakin membaik.
NCAG dibentuk pada Januari di bawah Ali Shaath, seorang pejabat Otoritas Palestina, untuk mengawasi urusan sipil dan keamanan selama masa transisi.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah mendukung kerangka transisi Gaza yang didukung AS, termasuk pembentukan pemerintahan Palestina teknokratis dan pengerahan sementara pasukan stabilisasi internasional.
Kini, bola berada di tangan para pihak yang terlibat. Jika kesediaan Hamas menyerahkan senjata benar-benar diwujudkan dan Israel bersedia menjalankan penarikan secara bertahap, peta jalan tersebut berpotensi membuka jalan menuju fase baru bagi Gaza.
Namun, jika perbedaan mengenai siapa yang harus bergerak lebih dulu kembali menggagalkan kesepakatan, rencana transisi Gaza masih akan menghadapi jalan panjang dan penuh ketidakpastian.(*)
